Medan, (Antaranews Sumut) - Personel kepolisian di Sumatera Utara diharapkan tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas bagi pelaku pembegalan, termasuk menembak mati pelaku yang membunuh korbannya itu.
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli dan anggota Komisi A DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, Jumat.
Dalam beberapa pekan terakhir, kata Brilian, kejahatan jalanan semakin mengkhawatirkan, terutama pada malam dan dinihari ketika masyarakat memulai aktivitas.
Dalam melakukan aksinya, pelaku bukan hanya mengambil harta benda milik korban, namun tidak jarang menganiaya, bahkan membunuh korbannya.
Memang, polisi beberapa kali melakukan patroli dan memiliki sejumlah pos polisi. Namun kebijakan itu belum cukup karena pelaku sering beraksi ketika patroli berakhir. Apalagi pos polisi sering kosong ketika malam hari.
Karena itu, dibutuhkan langkah yang lebih konkrit untuk memberantas aksi begal dan memberikan tindakan tegas yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Untuk itu, seluruh personel kepolisian yang berada di lapangan harus diberikan senjata api, terutama bagi personel reserse.
Pihaknya mengapresiasi kebijakan Polda Sumut yang pernah mengeluarkan instruksi tembak di tempat. Namun kebijakan itu dinilai kurang tegas jika dikaitkan dengan kesadisan pelaku begal belakangan ini.
"Kalau dulu perintah tembak di tempat. Saya harap, sekarang tembak mati. Nanti kalau disidang, dua bulan lagi lepas," katanya.
Belum tegasnya sanksi bagi pelaku begal selama ini menyebabkan masyarakat terkesan kecewa sehingga sering aksi main hakim sendiri jika menemukan pelaku begal.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku beberapa kali menerima ungkapan kekecewaan dari masyarakat Kecamatan Medan Perjaungan karena mengetahui adanya pelaku begal yang tidak jera meski sempat ditahan.
"Ada begal yang sering beraksi di Jalan Madong Lubis, Jalan Siantar, dan Jalan Parapat yang ditangkap. Dua bulan kemudian, merampok lagi disana," ujar Brilian.
Karena itu, sangat wajar jika pihak kepolisian memperkuat jajaran resersenya dengan senjata api agar bisa menembak mati pelaku aksi begal yang sadis tersebut.
Secara kewilayahan, ada beberapa polsek di Kota Medan yang sangat rawan dengan aksi begal yakni Polsek Percut Seituan, Medan Kota, Medan Area, Medan Timur, Medan Labuhan, Medan Belawan, dan Medan baru yang perlu diberikan perhatian khusus.
Selain senjata api, polsek yang memiliki kerawanan tinggi itu perlu diberikan tambahan biaya operasional, termasuk hadiah bagi personel yang sukses menembak mati pelaku begal.
"Jika kurang anggaran, kita bisa minta agar wali kota dan gubernur untuk menyiapkan anggaran itu," kata Brilian.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djeoli mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang akan mengevaluasi kinerja jajarannya dalam memberantas kejahatan jalanan.
Pihaknya sangat mendukung sikap Kapolri?itu karena mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap keamanan dan kejahatan yang meresahkan masyarakat.
"Itu merupakan tanggung jawab berat. Meski belum berupa perintah tertulis, tapi itu instruksi yang harus menjadi atensi petugas di daerah. Terutama di Medan yang tingkat kejahatan jalanannya yang sering menimbulkan korban," katanya.
Menurut Nezar, personel kepolisian di Kota Medan perlu membentuk tim khusus untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan.
Selain menyiapkan pos khusus, pihak kepolisian juga perlu mengadakan "call center" yang dapat dihubungi masyarakat dengan mudah untuk melaporkan adanya kejahatan jalanan.
Kemudian, pihak kepolisian diharapkan dapat memperbanyak kamera pengawas (CCTV) untuk memantau kondisi di jalanan, sekaligus melacak keberadaan pelaku?kejahatan jalanan.
"Upaya terakhir, siapkan personel reserse yang andal, yang mampu berlari, memiliki kemampuan beladiri dalam menghadapi?pelaku begal, serta mampu bertindak tegas," ujar politisi Partai Nasdem itu.
(T.I023/B/Y008/Y008) 20-07-2018 17:30:45
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli dan anggota Komisi A DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, Jumat.
Dalam beberapa pekan terakhir, kata Brilian, kejahatan jalanan semakin mengkhawatirkan, terutama pada malam dan dinihari ketika masyarakat memulai aktivitas.
Dalam melakukan aksinya, pelaku bukan hanya mengambil harta benda milik korban, namun tidak jarang menganiaya, bahkan membunuh korbannya.
Memang, polisi beberapa kali melakukan patroli dan memiliki sejumlah pos polisi. Namun kebijakan itu belum cukup karena pelaku sering beraksi ketika patroli berakhir. Apalagi pos polisi sering kosong ketika malam hari.
Karena itu, dibutuhkan langkah yang lebih konkrit untuk memberantas aksi begal dan memberikan tindakan tegas yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Untuk itu, seluruh personel kepolisian yang berada di lapangan harus diberikan senjata api, terutama bagi personel reserse.
Pihaknya mengapresiasi kebijakan Polda Sumut yang pernah mengeluarkan instruksi tembak di tempat. Namun kebijakan itu dinilai kurang tegas jika dikaitkan dengan kesadisan pelaku begal belakangan ini.
"Kalau dulu perintah tembak di tempat. Saya harap, sekarang tembak mati. Nanti kalau disidang, dua bulan lagi lepas," katanya.
Belum tegasnya sanksi bagi pelaku begal selama ini menyebabkan masyarakat terkesan kecewa sehingga sering aksi main hakim sendiri jika menemukan pelaku begal.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku beberapa kali menerima ungkapan kekecewaan dari masyarakat Kecamatan Medan Perjaungan karena mengetahui adanya pelaku begal yang tidak jera meski sempat ditahan.
"Ada begal yang sering beraksi di Jalan Madong Lubis, Jalan Siantar, dan Jalan Parapat yang ditangkap. Dua bulan kemudian, merampok lagi disana," ujar Brilian.
Karena itu, sangat wajar jika pihak kepolisian memperkuat jajaran resersenya dengan senjata api agar bisa menembak mati pelaku aksi begal yang sadis tersebut.
Secara kewilayahan, ada beberapa polsek di Kota Medan yang sangat rawan dengan aksi begal yakni Polsek Percut Seituan, Medan Kota, Medan Area, Medan Timur, Medan Labuhan, Medan Belawan, dan Medan baru yang perlu diberikan perhatian khusus.
Selain senjata api, polsek yang memiliki kerawanan tinggi itu perlu diberikan tambahan biaya operasional, termasuk hadiah bagi personel yang sukses menembak mati pelaku begal.
"Jika kurang anggaran, kita bisa minta agar wali kota dan gubernur untuk menyiapkan anggaran itu," kata Brilian.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djeoli mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang akan mengevaluasi kinerja jajarannya dalam memberantas kejahatan jalanan.
Pihaknya sangat mendukung sikap Kapolri?itu karena mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap keamanan dan kejahatan yang meresahkan masyarakat.
"Itu merupakan tanggung jawab berat. Meski belum berupa perintah tertulis, tapi itu instruksi yang harus menjadi atensi petugas di daerah. Terutama di Medan yang tingkat kejahatan jalanannya yang sering menimbulkan korban," katanya.
Menurut Nezar, personel kepolisian di Kota Medan perlu membentuk tim khusus untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan.
Selain menyiapkan pos khusus, pihak kepolisian juga perlu mengadakan "call center" yang dapat dihubungi masyarakat dengan mudah untuk melaporkan adanya kejahatan jalanan.
Kemudian, pihak kepolisian diharapkan dapat memperbanyak kamera pengawas (CCTV) untuk memantau kondisi di jalanan, sekaligus melacak keberadaan pelaku?kejahatan jalanan.
"Upaya terakhir, siapkan personel reserse yang andal, yang mampu berlari, memiliki kemampuan beladiri dalam menghadapi?pelaku begal, serta mampu bertindak tegas," ujar politisi Partai Nasdem itu.
(T.I023/B/Y008/Y008) 20-07-2018 17:30:45
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018