Tanjungbalai, (Antaranews Sumut) - Dinas Sosial Pemkot Tanjungbalai menggelar pelatihan validasi dan verifikasi Mekanisme Pemutakhiran data Mandiri (MPM) Tahun 2018 yang akan mencacah masyarakat penerima manfaat berbagai jaminan sosial dari pemerintah, Senin.
Dalam sambutannya Wali Kota Tanjungbalai H.Muhammad Syahrial mengapresiasi dinas terkait karena kegiatan tersebut karena akan memperoleh data yang akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Wali Kota, pemerintah telah berupaya maksimal menekan tingginya kebutuhan hidup warga, khususnya masyarakat paling bawah melalui Progran Keluarga Harapan/PKH, Beras Keluarga Prasejahtera (Rastra), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Demikian juga Pemkot Tanjungbalai berupaya mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat melalui program Beras Madani yang subsidinya dialokasikan dalam APBD Tanjungbalai setiap tahun.
Program-program yang ada dari tingkat pusat dan daerah tentunya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga pendapatan yang diperoleh dapat ditabung atau digunakan sesuai kebutuhan lainnya.
"Itu membuktikan bahwa pemerintah pusat mau pun Pemkot Tanjungbalai terus berupaya membuat program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD," ungkap Syahrial.
Wali Kota berharap, nantinya MPM dapat profesional dan diandalkan dalam pendataan dilapangan untuk memvalidasi dan memverifikasi masyarakat yang kurang mampu sehingga pada akhirnya penerima atau sasaran berbagai program pemerintah tersebut tepat sasaran.
Plt Kepala Dinas Sosial M.Idris menjelaskan, pelaksanaan MPM akan diawali dengan pendaftaran mandiri oleh warga masyarakat ke kantor Lurah yang tersebar di 31 kelurahan se Kota Tanjungbalai yang dijawalkan selama 15 hari, mulai 23 Juli hingga 10 Agustus 2018.
Selanjutnya akan dilakukan pencacahan oleh pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang berasal dari unsur PDP PKH, Tagana, LPSM, dan Karang Taruna sebanyak 90 orang tenaga pencacah lapangan dan di monitoring 6 orang tenaga pemantau lapangan.
"Hasil dari Pencacahan/pendataan tersebut akan dikirimkan kepada SIK-NG Kementerian Sosial untuk dirangking sesuai dengan hasil Pencacahan," ungkap M.Idris.
Idris juga menekankan agar semua tenaga pekerja sosial yang ditugaskan bekerja dengan hati yang bersih dan ikhlas, sehingga data yang diperoleh benar-bebar valid dan bisa dipertanggung jawabkan.***4***(KR-YWK)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Dalam sambutannya Wali Kota Tanjungbalai H.Muhammad Syahrial mengapresiasi dinas terkait karena kegiatan tersebut karena akan memperoleh data yang akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Wali Kota, pemerintah telah berupaya maksimal menekan tingginya kebutuhan hidup warga, khususnya masyarakat paling bawah melalui Progran Keluarga Harapan/PKH, Beras Keluarga Prasejahtera (Rastra), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Demikian juga Pemkot Tanjungbalai berupaya mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat melalui program Beras Madani yang subsidinya dialokasikan dalam APBD Tanjungbalai setiap tahun.
Program-program yang ada dari tingkat pusat dan daerah tentunya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga pendapatan yang diperoleh dapat ditabung atau digunakan sesuai kebutuhan lainnya.
"Itu membuktikan bahwa pemerintah pusat mau pun Pemkot Tanjungbalai terus berupaya membuat program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD," ungkap Syahrial.
Wali Kota berharap, nantinya MPM dapat profesional dan diandalkan dalam pendataan dilapangan untuk memvalidasi dan memverifikasi masyarakat yang kurang mampu sehingga pada akhirnya penerima atau sasaran berbagai program pemerintah tersebut tepat sasaran.
Plt Kepala Dinas Sosial M.Idris menjelaskan, pelaksanaan MPM akan diawali dengan pendaftaran mandiri oleh warga masyarakat ke kantor Lurah yang tersebar di 31 kelurahan se Kota Tanjungbalai yang dijawalkan selama 15 hari, mulai 23 Juli hingga 10 Agustus 2018.
Selanjutnya akan dilakukan pencacahan oleh pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang berasal dari unsur PDP PKH, Tagana, LPSM, dan Karang Taruna sebanyak 90 orang tenaga pencacah lapangan dan di monitoring 6 orang tenaga pemantau lapangan.
"Hasil dari Pencacahan/pendataan tersebut akan dikirimkan kepada SIK-NG Kementerian Sosial untuk dirangking sesuai dengan hasil Pencacahan," ungkap M.Idris.
Idris juga menekankan agar semua tenaga pekerja sosial yang ditugaskan bekerja dengan hati yang bersih dan ikhlas, sehingga data yang diperoleh benar-bebar valid dan bisa dipertanggung jawabkan.***4***(KR-YWK)
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018