Asahan (Antaranews.Sumut) – Pemerintah Kabupaten Asahan kedepan akan lebih fokus pada perencanaan yang lebih efektif dan tepat guna untuk menekan angka sisa lebih penggunaan Anggaran (Silpa).
Hal tersebut disampikan Wakil Bupati Ashan , H Surya BSc dalam sidang paripurna tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017 terhadap pandangan umum fraksi DPRD Asahan.
“ Kami akui kelemahan dalam penyerapan anggaran di masing-masing OPD sehingga hampir semua OPD ada silpa,” demikian kata Surya dalam sidang tersebut digedung dewan setempat.
Surya menjelasakan bahwa besar kecilnya silpa bukan saja disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Anggaran yang dimiliki Kabupaten Asahan bukan saja bersumber dari pendapatan murni APBD, namun anggaran juga bersumber dari APBN yang secara spesifik penyaluran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat.
Dalam paripurna tersebut, Surya mengatakan Asahan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017.
“ Opini adalah bukti kerjasama dan saling bantu dan mengingatkan agar kekurangan dapat diperbaiki untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi,” sebut Surya, sembari mengatakan bahwa penjelasan mungin belum lengkap dan untuk melengkapi dan penyempurnaan jawaban yang telah disampikan dapat dilanjutkan pada pembahasan berikutnya
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hal tersebut disampikan Wakil Bupati Ashan , H Surya BSc dalam sidang paripurna tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017 terhadap pandangan umum fraksi DPRD Asahan.
“ Kami akui kelemahan dalam penyerapan anggaran di masing-masing OPD sehingga hampir semua OPD ada silpa,” demikian kata Surya dalam sidang tersebut digedung dewan setempat.
Surya menjelasakan bahwa besar kecilnya silpa bukan saja disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Anggaran yang dimiliki Kabupaten Asahan bukan saja bersumber dari pendapatan murni APBD, namun anggaran juga bersumber dari APBN yang secara spesifik penyaluran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat.
Dalam paripurna tersebut, Surya mengatakan Asahan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017.
“ Opini adalah bukti kerjasama dan saling bantu dan mengingatkan agar kekurangan dapat diperbaiki untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi,” sebut Surya, sembari mengatakan bahwa penjelasan mungin belum lengkap dan untuk melengkapi dan penyempurnaan jawaban yang telah disampikan dapat dilanjutkan pada pembahasan berikutnya
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018