Panyabungan (Antaranews Sumut) - Rekomendasi DPRD Mandailing Natal terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 merupakan masukan yang sangat berharga.
"Rekomendasi yang disampaikan oleh dewan merupakan masukan yang sangat berharga untuk itu kita telaah merumuskan kebijakan penyelesaiannya," kata Wakil Bupati Mandailing Natal, HM.Jakfar Sukhairi Nasution pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Mandailing Natal atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Mandailing Natal tahun anggaran 2017 di gedung dewan, Senin.
Ia mengatakan, secara garis besar masukan yang sangat berharga yang disampaikan oleh panitia khusus LKPJ Bupati tersebut adalah tentang anggaran khusus mengenai pendapatan asli daerah yang belum memenuhi target dan harapan serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 terjadi perubahan yang signifikan dalam regulasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejak diundangkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan telah di tindaklanjuti dengan peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Atas hal itu konsekwensinya ada beberapa kewenangan pemerintahan terhadap perubahan yang sebelumnya mungkin dilaksanakan oleh Pemkab, kemudian dengan perubahan ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
"Untuk itu kita masih membutuhkan pemetaan kewenangan sesuai dengan regulasi yang baru sehingga didalam pelaksanaanya tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan," katanya.
Disebutkannya, sebagai mana pola yang diterapkan selama ini bahwa proses manajemen pemerintah diawali dari perencanaan, pengorganisasian,penganggaran, implmentasi, monitoring dan evaluasi program kegiatan hingga akhirnya melakukan evaluasi dan pengawasan.
"Dalam proses perencanaan sudah dilaui musyawah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kabupaten dari tingkat provinsi sedangkan dalam proses pengawasan saat ini BPK sedang bekerja untuk mengaudit laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2017," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Rekomendasi yang disampaikan oleh dewan merupakan masukan yang sangat berharga untuk itu kita telaah merumuskan kebijakan penyelesaiannya," kata Wakil Bupati Mandailing Natal, HM.Jakfar Sukhairi Nasution pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Mandailing Natal atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Mandailing Natal tahun anggaran 2017 di gedung dewan, Senin.
Ia mengatakan, secara garis besar masukan yang sangat berharga yang disampaikan oleh panitia khusus LKPJ Bupati tersebut adalah tentang anggaran khusus mengenai pendapatan asli daerah yang belum memenuhi target dan harapan serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 terjadi perubahan yang signifikan dalam regulasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejak diundangkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan telah di tindaklanjuti dengan peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Atas hal itu konsekwensinya ada beberapa kewenangan pemerintahan terhadap perubahan yang sebelumnya mungkin dilaksanakan oleh Pemkab, kemudian dengan perubahan ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
"Untuk itu kita masih membutuhkan pemetaan kewenangan sesuai dengan regulasi yang baru sehingga didalam pelaksanaanya tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan," katanya.
Disebutkannya, sebagai mana pola yang diterapkan selama ini bahwa proses manajemen pemerintah diawali dari perencanaan, pengorganisasian,penganggaran, implmentasi, monitoring dan evaluasi program kegiatan hingga akhirnya melakukan evaluasi dan pengawasan.
"Dalam proses perencanaan sudah dilaui musyawah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kabupaten dari tingkat provinsi sedangkan dalam proses pengawasan saat ini BPK sedang bekerja untuk mengaudit laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2017," ujarnya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018