Samosir (Antaranews Sumut) - Pemerintah Kabupaten Samosir melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (OTDA) Ke 22 Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Samosir, yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Samosir, Rabu.
Wakil Bupati, Juang Sinaga bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti Sekretaris Daerah, Jabiat Sagala, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, ASN dan THL.
Juang membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo yang menyampaikan, cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis.
Bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah.
Mendagri menekan tiga hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu Integritas dan Etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Wakil Bupati, Juang Sinaga bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti Sekretaris Daerah, Jabiat Sagala, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, ASN dan THL.
Juang membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo yang menyampaikan, cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis.
Bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah.
Mendagri menekan tiga hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu Integritas dan Etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018