Medan, 13/4 (Antara) - Komisi IV DPR RI akan memanggil dan berkomunikasi dengan kementerian terkait soal masih banyaknya keluhan masyarakat penerima manfaat di Medan, Sumatera Utara mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Ternyata masih banyak keluhan tentang program Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi harus dibicarakan ke kementerian " ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan di Medan, Kamis.
Dia mengatakan dalam pertemuan dan dialog antara Tim Panitia Kerja dan Komisi IV DPR RI serta meninjau langsung Bantuan Pangan Non Tuna dengan keluarga penerima manfaat di Kota Medan yang digelar di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan.
Salah satu masalah adalah soal kosongnya atau tidak bisanya dibelanjakan "uang" Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di kartu.
Kemudian tidak standarnya bahan pangan yang diterima.
"Masalah itu harus dicarikan solusi dengan mengetahui jelas penyebabnya apa atau hambatannya dimana sehingga harus ada pembicaraan dengan kementerian terkait," katanya.
Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Medan, Hari Purnomo mengatakan, BRI akan mengecek kembai nama-nama penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang menyatakan Kartu Keluarga Sejahteranya yang dikeluarkan BRI tidak bisa dibelanjakan.
"Ada beberapa kemungkinan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) itu tidak bisa dibelanjakan seperti kemungkinan sudah dicabutnya hak warga itu sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) oleh Dinas Sosial dengan pertimbangan ekonomi warga itu sudah mapan," katanya.
Di Medan, kata dia, BRI mengeluarkan kartu KKS sebanyak 62.000.
"BRI akan mengecek lagi kenapa KKK KPM tidak bisa dibelanjakan," katanya.
Adapun soal bahan pangan yang dibelanjakan dikeluhkan tidak berkualitas baik, menurut Hari Purnomo, harusnya tidak terjadi.
Alasan dia, warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai itu bisa berbelanja di berbagai tempat yang ditentukan dan bisa menolak barang yang tidak bagus.
Kepala Perum Bulog Sumut, Benhur Ngkaimi menegaskan sebagai pihak pengadaan barang untuk Bantuan Pangan Non Tunai, Bulog mengklaim barangnya memenuhi standar.
"Tidak ada beras yang tidak bermutu yang disalurkan sehingga warga harusnya bisa memprotes ke tempat belanja KKS itu," kata Benhur.
Salah seorang penerima Bantuan Pangan Non Tunai dengan pemegang KKS dari BRI, Suriani Harahap, mengatakan, KKS nya selama 2017 hanya bisa digunakan sekali dengan mendapat beras dan gula.
Pada 2018 bahkan tidak bisa digunakan belanja lagi dengan alasan pihak warung, saldonya (Dana Bantuan Pangan Non Tunai) kosong.
"Saya tidak tahu kenapa sehingga saya berfikir pemerintah tidak lagi memberi BPNT," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Ternyata masih banyak keluhan tentang program Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi harus dibicarakan ke kementerian " ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan di Medan, Kamis.
Dia mengatakan dalam pertemuan dan dialog antara Tim Panitia Kerja dan Komisi IV DPR RI serta meninjau langsung Bantuan Pangan Non Tuna dengan keluarga penerima manfaat di Kota Medan yang digelar di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan.
Salah satu masalah adalah soal kosongnya atau tidak bisanya dibelanjakan "uang" Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di kartu.
Kemudian tidak standarnya bahan pangan yang diterima.
"Masalah itu harus dicarikan solusi dengan mengetahui jelas penyebabnya apa atau hambatannya dimana sehingga harus ada pembicaraan dengan kementerian terkait," katanya.
Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Medan, Hari Purnomo mengatakan, BRI akan mengecek kembai nama-nama penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang menyatakan Kartu Keluarga Sejahteranya yang dikeluarkan BRI tidak bisa dibelanjakan.
"Ada beberapa kemungkinan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) itu tidak bisa dibelanjakan seperti kemungkinan sudah dicabutnya hak warga itu sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) oleh Dinas Sosial dengan pertimbangan ekonomi warga itu sudah mapan," katanya.
Di Medan, kata dia, BRI mengeluarkan kartu KKS sebanyak 62.000.
"BRI akan mengecek lagi kenapa KKK KPM tidak bisa dibelanjakan," katanya.
Adapun soal bahan pangan yang dibelanjakan dikeluhkan tidak berkualitas baik, menurut Hari Purnomo, harusnya tidak terjadi.
Alasan dia, warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai itu bisa berbelanja di berbagai tempat yang ditentukan dan bisa menolak barang yang tidak bagus.
Kepala Perum Bulog Sumut, Benhur Ngkaimi menegaskan sebagai pihak pengadaan barang untuk Bantuan Pangan Non Tunai, Bulog mengklaim barangnya memenuhi standar.
"Tidak ada beras yang tidak bermutu yang disalurkan sehingga warga harusnya bisa memprotes ke tempat belanja KKS itu," kata Benhur.
Salah seorang penerima Bantuan Pangan Non Tunai dengan pemegang KKS dari BRI, Suriani Harahap, mengatakan, KKS nya selama 2017 hanya bisa digunakan sekali dengan mendapat beras dan gula.
Pada 2018 bahkan tidak bisa digunakan belanja lagi dengan alasan pihak warung, saldonya (Dana Bantuan Pangan Non Tunai) kosong.
"Saya tidak tahu kenapa sehingga saya berfikir pemerintah tidak lagi memberi BPNT," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018