Medan (Antaranews Sumut) - Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan semakin baik setiap harinya karena kesadaran dan orientasi kerja Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas, kata Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin.
"Insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik untuk warga Kota Medan," kata Dzulmi Eldin ketika membuka diskusi publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Sabtu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, menurut dia, sudah berusaha memberikan layanan yang terbaik supaya masyarakat tidak sulit lagi menerima pelayanan.
Wali kota mencontohkan pelayanan publik yang ada di Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Medan, sudah berjalan dengan baik melalui sistem.
"Meski saat ini, para pemohon masih datang ke kantor untuk pengurusan, namun kita akan siapkan dalam beberapa waktu ke depan pelayanan secara online berbasis aplikasi tanpa pemohon harus datang ke kantor menggunakan lembaran kertas-kertas konvensional," ujarnya.
Eldin mengatakan, akan menindak tegas apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti ketahuan melakukan praktik pungli, dalam pelayanan publik.Dan hukuman yang akan diberlakukan bagi yang terbukti sangat jelas dan tegas.
Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Medan agar mulai peduli dengan dirinya sendiri, melakukan pengurusan berkas secara mandiri dan tidak melalui calo yang tidak bertanggung jawab, karena pengurusan di kantor pemerintah sudah tidak sulit lagi.
"Sistem sudah transparan, kita bisa mengawasi langsung proses berkas kita dan kita tegaskan tidak ada pungli," kata Eldin.
Kesempatan itu, juga digunakan wali kota untuk menjelaskan kondisi layanan E-KTP kepada masyarakat Kota Medan, tentunya semakin baik.Hanya saja, jatah blangko KTP-e masih belum sempurna, dan ditambah lagi dengan masih banyaknya warga Kota Medan yang belum merekam data dirinya.
Sehubungan dengan itu, Pemkot Medan akan terus memfasilitasi perekaman dan ketersediaan blangko KTP-e dari Kemendagri sehingga layanan e-KTP didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan.
"Wali kota menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dengan Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumut terutama dalam pembinaan kepada OPD dalam peningkatan orientasi layanan publik yang sesuai dengn harapan bersama," kata Eldin.
Baca juga: Depan Kantor Pos akan bangun air mancur
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumut Abyadi Siregar mengatakan Diskusi Publik bertema Pelayanan Pengurusan e-KTP ini dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Ombudsman RI ke-18.
Ia menjelaskan, survei Ombudsman tahun 2016 kepada 16 OPD di Pemkot Medan menghasilkan Kota Medan meraih zona hijau yang menunjukkan bahwa pelayanan publik sudah berjalan baik.
"Diharapkan apa yang telah diraih Pemkot Medan saat ini, bisa dipertahankan dan jika perlu dapat ditingkatkan sampai memperoleh tingkat kepuasan publik yang baik," kata Abyadi.
(T.M034/C/S023/S023) 10-03-2018 22:18:28
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik untuk warga Kota Medan," kata Dzulmi Eldin ketika membuka diskusi publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Sabtu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, menurut dia, sudah berusaha memberikan layanan yang terbaik supaya masyarakat tidak sulit lagi menerima pelayanan.
Wali kota mencontohkan pelayanan publik yang ada di Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Medan, sudah berjalan dengan baik melalui sistem.
"Meski saat ini, para pemohon masih datang ke kantor untuk pengurusan, namun kita akan siapkan dalam beberapa waktu ke depan pelayanan secara online berbasis aplikasi tanpa pemohon harus datang ke kantor menggunakan lembaran kertas-kertas konvensional," ujarnya.
Eldin mengatakan, akan menindak tegas apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti ketahuan melakukan praktik pungli, dalam pelayanan publik.Dan hukuman yang akan diberlakukan bagi yang terbukti sangat jelas dan tegas.
Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Medan agar mulai peduli dengan dirinya sendiri, melakukan pengurusan berkas secara mandiri dan tidak melalui calo yang tidak bertanggung jawab, karena pengurusan di kantor pemerintah sudah tidak sulit lagi.
"Sistem sudah transparan, kita bisa mengawasi langsung proses berkas kita dan kita tegaskan tidak ada pungli," kata Eldin.
Kesempatan itu, juga digunakan wali kota untuk menjelaskan kondisi layanan E-KTP kepada masyarakat Kota Medan, tentunya semakin baik.Hanya saja, jatah blangko KTP-e masih belum sempurna, dan ditambah lagi dengan masih banyaknya warga Kota Medan yang belum merekam data dirinya.
Sehubungan dengan itu, Pemkot Medan akan terus memfasilitasi perekaman dan ketersediaan blangko KTP-e dari Kemendagri sehingga layanan e-KTP didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan.
"Wali kota menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dengan Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumut terutama dalam pembinaan kepada OPD dalam peningkatan orientasi layanan publik yang sesuai dengn harapan bersama," kata Eldin.
Baca juga: Depan Kantor Pos akan bangun air mancur
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumut Abyadi Siregar mengatakan Diskusi Publik bertema Pelayanan Pengurusan e-KTP ini dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Ombudsman RI ke-18.
Ia menjelaskan, survei Ombudsman tahun 2016 kepada 16 OPD di Pemkot Medan menghasilkan Kota Medan meraih zona hijau yang menunjukkan bahwa pelayanan publik sudah berjalan baik.
"Diharapkan apa yang telah diraih Pemkot Medan saat ini, bisa dipertahankan dan jika perlu dapat ditingkatkan sampai memperoleh tingkat kepuasan publik yang baik," kata Abyadi.
(T.M034/C/S023/S023) 10-03-2018 22:18:28
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018