Medan, (Antaranews Sumut) - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melakukan pembekalan atau pengarahan kepada calon kepala daerah Sumatera Utara dan kabupaten/kota untuk menghindari para kandidat itu terjebak dalam praktik korupsi.
"Pembekalan direncanakan dilakukan di Medan pada April 2018.Teknis pelaksanaannya akan dilakukan bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumut," ujar Kepala Satgas Politik KPK Guntur Kusmeiyano di Medan, Jumat.
Dia mengatakan itu saat bertemu dengan Pelaksana tugas Sekda Provinsi Sumut Ibnu S Hutomo untuk menyampaikan rencana kegiatan pembekalan KPK itu terhadap para calon kepala daerah di Sumut.
Guntur menegaskan, sebelum melakukan pembekalan, KPK ingin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mendapat berbagai masukan untuk kelancaran kegiatan tersebut.
Menurut dia, pembekalan akan berlangsung dengan pemberian materi secara gamblang dan jelas tentang batasan-batasan jika nanti para calon itu terpilih menjadi kepala daerah.
Dengan pemberian materi itu diharapkan calon kepala daerah tidak terjebak pada praktik-praktik korupsi yang paling sering terjadi seperti penyuapan, masalah perizinan, dan masalah pengadaan barang dan jasa.
"Pembekalan adalah salah satu usaha KPK untuk memastikan bahwa KPK tidak hanya hadir di hilir, yakni penindakan dan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Tetapi KPK juga hadir di hulu dengan memberikan sosialisasi terkait korupsi,`ujarnya.
Selain soal praktik korupsi, KPK juga akan membekali dengan inovasi-inovasi tentang pemerintahan agar bisa diterapkan para calon saat terpilih menjadi kepala daerah.
"Selain KPK, rencananya akan ada pemateri lainnya seperti dari Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung." katanya.
Pelaksana tugas Sekda Sumut, Ibnu S Hutomo menyambut baik dan mendukung rencana pembekalan para calon kepala daerah yang pemilihannya akan berlangsung pada Juni 2018.
"Pembekalan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas kerja kepala daerah terpilih saat bertugas nanti," katanya.
Pembekalan dinilai sangat penting agar calon-calon kepala daerah memperoleh gambaran seperti apa saat bertugas menjadi kepala daerah sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Pembekalan direncanakan dilakukan di Medan pada April 2018.Teknis pelaksanaannya akan dilakukan bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumut," ujar Kepala Satgas Politik KPK Guntur Kusmeiyano di Medan, Jumat.
Dia mengatakan itu saat bertemu dengan Pelaksana tugas Sekda Provinsi Sumut Ibnu S Hutomo untuk menyampaikan rencana kegiatan pembekalan KPK itu terhadap para calon kepala daerah di Sumut.
Guntur menegaskan, sebelum melakukan pembekalan, KPK ingin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mendapat berbagai masukan untuk kelancaran kegiatan tersebut.
Menurut dia, pembekalan akan berlangsung dengan pemberian materi secara gamblang dan jelas tentang batasan-batasan jika nanti para calon itu terpilih menjadi kepala daerah.
Dengan pemberian materi itu diharapkan calon kepala daerah tidak terjebak pada praktik-praktik korupsi yang paling sering terjadi seperti penyuapan, masalah perizinan, dan masalah pengadaan barang dan jasa.
"Pembekalan adalah salah satu usaha KPK untuk memastikan bahwa KPK tidak hanya hadir di hilir, yakni penindakan dan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Tetapi KPK juga hadir di hulu dengan memberikan sosialisasi terkait korupsi,`ujarnya.
Selain soal praktik korupsi, KPK juga akan membekali dengan inovasi-inovasi tentang pemerintahan agar bisa diterapkan para calon saat terpilih menjadi kepala daerah.
"Selain KPK, rencananya akan ada pemateri lainnya seperti dari Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung." katanya.
Pelaksana tugas Sekda Sumut, Ibnu S Hutomo menyambut baik dan mendukung rencana pembekalan para calon kepala daerah yang pemilihannya akan berlangsung pada Juni 2018.
"Pembekalan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas kerja kepala daerah terpilih saat bertugas nanti," katanya.
Pembekalan dinilai sangat penting agar calon-calon kepala daerah memperoleh gambaran seperti apa saat bertugas menjadi kepala daerah sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018