Madina deklarasi tolak politik uang

Panyabungan (Antaranews Sumut) - Panitia pengawas pemilu Kabupaten Mandailing Natal gelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta tolak politisasi SARA.

Dalam deklarasi yang diselenggarakan dihalaman hotel Abara lintas timur Panyabungan tersebut turut juga dihadiri oleh Wakil bupati, HM. Jakfar Sukhairi, Ketua DPRD Madina, Hj Lely Artati, Kapolres Madina AKBP Martry Sonny, Dandim 0212/TS, BNN, Kalapas Panyabungan, Kajari Panyabungan, komisioner Panwas Madina, tokoh adat, tokoh agama, para pimpinan partai Politik,OKP, LSM, mahasiswa serta para undangan lainnya.

Wakil Bupati Mandailing Natal, HM. Jakfar Sukhairi menyampaikan pelaksanaan deklarasi tolak dan Lawan politik uang serta tolak politisasi SARA yang dilaksanakan oleh Panwaslu ini merupakan kegiatan yang sangat positif apalagi dalam waktu dekat ini provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Pilgubsu.

"Atas nama pemerintah kita sangat bersyukur atas pelaksanaan deklarasi yang dilakukan Panwaslu Madina ini, karena hal ini bisa meminimalisir pelanggaran dalam Pilkada nanti," katanya.

Dalam kesempatan tersebut kepada Panwaslu diharapkan untuk selalu konsisten dalam mengambil sebuah keputusan, karena keputusan yang dikeluarkan Panwaslu merupakan salah satu faktor didalam mensukseskan Pilkada nantinya.

"Selain itu deklarasi ini juga harus benar benar di jalankan secara maksimal," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Mandailing Natal, Henri Pulungan menyampaikan komitmen ini menjadi untuk semua secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas yang dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada .

Ia mengatakan, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Untuk itu semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang.

"Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat, sedangkan politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," Imbuhnya.

Disebutkannya, politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah. Oleh karena itu menghadapi tantangan tersebut Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air, untuk sama sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa yaitu bersama sama melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegritas.

"Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, partai politik dan seluruh lapisan masyarakat," kata Hendri.