Rantauprapat, 17/11 (Antarasumut) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan, media massa harus netral menjelang tahun politik dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat.
"Media massa yang terlibat dalam politik atau masuk ke politik diharapkan menyajikan berita yang berimbang," kata Ketua Panwaslu Labuhanbatu, Makmur Munthe, Jumat dalam rapat partisipatif Pileg dan Pilpres/Wapres 2019 di Permata Land Hotel Rantauprapat.
Dalam kesempatan partisipatif yang di hadiri awak media massa dan mahasiswa itu dia menyampaikan, pihaknya sangat memerlukan media massa guna mensosialisikan tahapan pemilu maupun batasan yang akan dilalui di sejumlah daerah.
Menurutnya, keberhasilan suatu pengawasan bukan dari hasil temuan hingga ke proses penindakan. Namun, cenderung dari upaya pencegahan, karena mengharapkan pengawasan partisipatif dari masyarakat dalam menjalankan demokrasi di masyarakat.
"Peran media dibutuhkan dalam memberi informasi kepada masyarakat. Dan kami bukan dianggap berhasil jika ditemukannya pelanggaran serta menindaklanjutinya. Namun upaya pencegahan dan penangangan," katanya.
Dia menjelaskan, tugas dan fungsi Panwas diantaranya adalah mengawasi tahapan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, dengan demikian pihaknya mengandeng seluruh elemen masyarakat untuk pengawasan partisipatif dalam upaya menekan terjadinya pelanggaran dari peserta jelang Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres/Wapres 2019.
Dia menyebutkan, adanya laporan masyarakat mengenai pemasangan media luar ruang calon Gubernur Sumut di sejumlah tempat di daerah Labuhanbatu. Menurutnya, pihak panwas tidak bisa menindak, karena belum masuk tahapan Pemilu.
Pihaknya menganjurkan, agar masyakat melaporkannya ke pemerintah daerah karena merusak estetika keindahan kota. "Masyarakat sebaiknya paham dulu karena belum masuk tahapan pemilu dan yang bisa menindak yakni Sat Pol PP dan laporan tersebut tetap kami terima," ujar Makmur.
Sementara peserta rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif, Rony Afrizal menyampaikan, mendukung terciptanya demokrasi yang baik melalui media massa.
Dia menilai, media massa sebagai sarana informasi dapat mewujudkan kepekaan pada proses politik bagi masyarakat. "Saya mendukung pengawasan partisipatif yang melibatkan media massa, tetapi informasi yang di sajikan harus sesuai kode etik jurnalistik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Media massa yang terlibat dalam politik atau masuk ke politik diharapkan menyajikan berita yang berimbang," kata Ketua Panwaslu Labuhanbatu, Makmur Munthe, Jumat dalam rapat partisipatif Pileg dan Pilpres/Wapres 2019 di Permata Land Hotel Rantauprapat.
Dalam kesempatan partisipatif yang di hadiri awak media massa dan mahasiswa itu dia menyampaikan, pihaknya sangat memerlukan media massa guna mensosialisikan tahapan pemilu maupun batasan yang akan dilalui di sejumlah daerah.
Menurutnya, keberhasilan suatu pengawasan bukan dari hasil temuan hingga ke proses penindakan. Namun, cenderung dari upaya pencegahan, karena mengharapkan pengawasan partisipatif dari masyarakat dalam menjalankan demokrasi di masyarakat.
"Peran media dibutuhkan dalam memberi informasi kepada masyarakat. Dan kami bukan dianggap berhasil jika ditemukannya pelanggaran serta menindaklanjutinya. Namun upaya pencegahan dan penangangan," katanya.
Dia menjelaskan, tugas dan fungsi Panwas diantaranya adalah mengawasi tahapan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, dengan demikian pihaknya mengandeng seluruh elemen masyarakat untuk pengawasan partisipatif dalam upaya menekan terjadinya pelanggaran dari peserta jelang Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres/Wapres 2019.
Dia menyebutkan, adanya laporan masyarakat mengenai pemasangan media luar ruang calon Gubernur Sumut di sejumlah tempat di daerah Labuhanbatu. Menurutnya, pihak panwas tidak bisa menindak, karena belum masuk tahapan Pemilu.
Pihaknya menganjurkan, agar masyakat melaporkannya ke pemerintah daerah karena merusak estetika keindahan kota. "Masyarakat sebaiknya paham dulu karena belum masuk tahapan pemilu dan yang bisa menindak yakni Sat Pol PP dan laporan tersebut tetap kami terima," ujar Makmur.
Sementara peserta rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif, Rony Afrizal menyampaikan, mendukung terciptanya demokrasi yang baik melalui media massa.
Dia menilai, media massa sebagai sarana informasi dapat mewujudkan kepekaan pada proses politik bagi masyarakat. "Saya mendukung pengawasan partisipatif yang melibatkan media massa, tetapi informasi yang di sajikan harus sesuai kode etik jurnalistik," ujarnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017