Sipirok,23/3(Antarasumut)-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Tahun 2018.
Musrenbang itu dibuka Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu, Kamis, dan berakhir Jumat 24/3, di aula Bappeda komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sipirok.
Bupati dalam arahannya menyebutkan, titik berat dari penyelenggaraan Musrenbang guna mensingkronisasi dan mengharmonisasikan program mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten.
Menurutnya Musrenbang kabupaten dilakukan setelah terlebih dahulu diadakannya Musrenbang ditingkat kecamatan beberapa waktu lalu.
Musrenbang kabupaten selain mempertajam program yang sudah ada juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul.
Manusia pembangun tersebut maksud Bupati dalam hal penguasaan Iptek, pengembangan perekonomian daerah berbasis pertanian dan membangun Infrastruktur.
"Yang lebih penting lagi membangun interkonektivitas antar satu daerah dengan daerah lainnya, serta membangun dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih atau disebut good government dan clean government,"katanya.
Musrenbang itu mengusung tema "kita wujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan".
Kepala Bappeda Tapanuli Selatan Ongku Muda Atas menyebutkan Musrenbang bertujuan menyusun prioritas rencana program/kegiatan pembangunan dari dinas/isntansi dengan memerhatikan masukan dari masyarakat, DPRD, LSM, perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya.
"Hasil kegiatan tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan penyusunan rancangan akhir dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018,"katanya.
RKPD Kabupaten kata Ongku, bagian proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang nomor 25, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Selain itu diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Selain kepala dinas pendapatan Provinsi Sumatera Utara Dr. Sarmadan Hasibuan mewakili Gubsu, hadir dalam kegiatan Musrenbang tersebut wakil Bupati Aswin Efendi Siregar, Sekda Parulian Nasution.
Tampak juga hadir unsur Forum Komunikasi Antar Pimpinan Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Denpom, Kemenag, Pimpinan SKPD, Camat, Perbankan, BPJS, BUMD, akademisi, LSM/Ormas, Profesi, kelompok masyarakat lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Musrenbang itu dibuka Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu, Kamis, dan berakhir Jumat 24/3, di aula Bappeda komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sipirok.
Bupati dalam arahannya menyebutkan, titik berat dari penyelenggaraan Musrenbang guna mensingkronisasi dan mengharmonisasikan program mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten.
Menurutnya Musrenbang kabupaten dilakukan setelah terlebih dahulu diadakannya Musrenbang ditingkat kecamatan beberapa waktu lalu.
Musrenbang kabupaten selain mempertajam program yang sudah ada juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul.
Manusia pembangun tersebut maksud Bupati dalam hal penguasaan Iptek, pengembangan perekonomian daerah berbasis pertanian dan membangun Infrastruktur.
"Yang lebih penting lagi membangun interkonektivitas antar satu daerah dengan daerah lainnya, serta membangun dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih atau disebut good government dan clean government,"katanya.
Musrenbang itu mengusung tema "kita wujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan".
Kepala Bappeda Tapanuli Selatan Ongku Muda Atas menyebutkan Musrenbang bertujuan menyusun prioritas rencana program/kegiatan pembangunan dari dinas/isntansi dengan memerhatikan masukan dari masyarakat, DPRD, LSM, perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya.
"Hasil kegiatan tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan penyusunan rancangan akhir dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018,"katanya.
RKPD Kabupaten kata Ongku, bagian proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang nomor 25, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Selain itu diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Selain kepala dinas pendapatan Provinsi Sumatera Utara Dr. Sarmadan Hasibuan mewakili Gubsu, hadir dalam kegiatan Musrenbang tersebut wakil Bupati Aswin Efendi Siregar, Sekda Parulian Nasution.
Tampak juga hadir unsur Forum Komunikasi Antar Pimpinan Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Denpom, Kemenag, Pimpinan SKPD, Camat, Perbankan, BPJS, BUMD, akademisi, LSM/Ormas, Profesi, kelompok masyarakat lain.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017