Langkat, 22/3 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diminta untuk menyalurkan 15.000 jaminan kesehatan daerah kepada para guru swasta yang berada di berbagai desa agar bisa terjamin berobat bila sakit.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Langkat Surkani di Stabat, Rabu, mengatakan, ribuan guru swasta juga butuh jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Harus ada keberanian dari pemerintah untuk memperhatikan nasib para guru swasta agar derajat kesehatan mereka juga bisa meningkat, salah satunya dengan jaminan kesehatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun 2017 ini" katanya.

Direncanakan 15.000 jiwa warga Langkat dialokasikan dananya untuk jaminan kesehatan sebesar Rp5 miliar. Sudah saatnya perhatian ditujukan kepada guru swasta itu disebabkan selama ini gaji mereka sangat kecil.

"Ribuan guru swasta itu hanya menerima gaji kisaran Rp500.000 per bulannya, tentu sangat kecil. Apalagi bila mereka sakit tentu uang yang diperoleh akan habis menutupi biaya sakit," katanya.

Melalui jaminan kesehatan daerah itu, seharusnya para guru bisa menikmatinya. Untuk itulah pihaknya mendorong agar validasi dapat dilakukan terhadap para guru-guru swasta itersebut agar bisa menikmati Jamkesda.

Surkani juga berharap agar Jamkesda itu tidak tumpang tindih dengan berbagai porgram kesehatan yang sudah diluncurkan pemerintah pusat baik BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), mau pun Program Keluarga Harapan (PKH).

Pewarta: Imam Fauzi

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017