Medan, 12/3 (Antarasumut) - Provinsi Sumatera Utara, saat ini tidak hanya memiliki catatan sejarah bahwa Wakil Gubernur daerah itu, dijabat oleh seorang wanita yang dikenal gigih, namun juga merupakan yang pertama di wilayah tersebut.
Selain itu, Wakil Gubernur Sumut tersebut memiliki latar belakang militer dan purnawirawan berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI AD yang dilahirkan di Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada 7 Agustus 1956.
Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung dilantik sebagai Wakil Gubernur Sumut oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 9 Maret 2017.
Setelah dilantiknya Nurhajizah Marpaung, diharapkan dapat membantu tugas Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menjalankan roda pemerintahan di wilayah 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 72.981 Kilometer persegi (Km2) dengan jumlah penduduk 13,53 juta jiwa.
Bahkan, Nurhajizah diyakini mampu bekerja keras, karena memiliki segudang pengalaman saat bertugas sebagai Kepala Biro Hukum Rokum Setjen Kementerian Pertahanan pada tahun 2011.
Nurhajizah juga akan memberikan terobosan-terobosan baru di Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antarkabupaten di Sumut maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya.
Gubernur Sumut HT Erry Nuradi berharap Wakil Gubernur Brigjen TNI (Purn) Hj Nurhajizah Marpaung yang sudah dilantik Presiden Joko Widodo, bisa berkoordinasi dengan baik untuk menjalankan kepemimpinan sisa periode 2013-2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Selain itu, Wakil Gubernur Sumut tersebut memiliki latar belakang militer dan purnawirawan berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI AD yang dilahirkan di Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada 7 Agustus 1956.
Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung dilantik sebagai Wakil Gubernur Sumut oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 9 Maret 2017.
Setelah dilantiknya Nurhajizah Marpaung, diharapkan dapat membantu tugas Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menjalankan roda pemerintahan di wilayah 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 72.981 Kilometer persegi (Km2) dengan jumlah penduduk 13,53 juta jiwa.
Bahkan, Nurhajizah diyakini mampu bekerja keras, karena memiliki segudang pengalaman saat bertugas sebagai Kepala Biro Hukum Rokum Setjen Kementerian Pertahanan pada tahun 2011.
Nurhajizah juga akan memberikan terobosan-terobosan baru di Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antarkabupaten di Sumut maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya.
Gubernur Sumut HT Erry Nuradi berharap Wakil Gubernur Brigjen TNI (Purn) Hj Nurhajizah Marpaung yang sudah dilantik Presiden Joko Widodo, bisa berkoordinasi dengan baik untuk menjalankan kepemimpinan sisa periode 2013-2018.
"Saya sangat berharap dengan adanya wagub (wakil gubernur), pelayanan kepada masyarakat Sumut semakin bagus," katanya di Medan, Kamis.
Hal tersebut dikatakannya usai pelantikan Brigjen TNI (purn) Nurhajizah Marpaung sebagai Wagub Sumut oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, 9 Maret 2017.
Erry menegaskan, dengan dilantiknya sebagai wagub, maka Nuhajizah bukan lagi milik satu golongan atau kelompok tertentu, tetapi semua lapisan masyarakat.
"Oleh karena itu, saya berharap Ibu Nurhajizah bisa membantu saya dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Sumut.Mampu berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan dan lainnya," katanya.
Erry menegaskan, gubernur dan wakil gubernur harus tetap kompak dan bersinergi dalam memikul tugas masing-masing.
"Berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah sangat penting untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut. Menjalankan `good government dan clean governance` harus dilakukan bersama," katanya.
Nurhajizah menggantikan posisi Wagub Sumut yang lowong setelah HT Erry Nuradi ditetapkan sebagai Gubernur Sumut menggantikan Gatot Pujo Nugroho yang tersandung kasus korupsi, dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nurhajizah yang berasal dari Partai Hanura terpilih menjadi Wagub Sumut menyisihkan calon lainnya dalam pemilihan yang diselenggarakan di ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut pada 24 Oktober 2016.
Nurhajizah menyisihkan Muhammad Idris yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Saat pemilihan itu, Nurhajizah memperoleh 68 suara dari 87 suara sah, sementara Idris hanya mendapatkan 19 suara.
Nurhajizah lahir di Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada 7 Agustus 1956 dan merupakan alumni Fakultas Hukum USU, Medan (1983), Magister Hukum Unpad Bandung (2008), dan Doktor Ilmu Hukum Unpad (2012).
Di lingkungan TNI, Nurhajizah pernah menjabat sebagai Kabag Luhkum Rokum Setjen Kementerian Pertahanan pada tahun 2001 dan Kepala Biro Hukum Rokum Setjen Kementerian Pertahanan pada tahun 2011.
Menarik Investor ke Sumut
Wakil Gubernur Sumut Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung terpilih sisa masa jabatan 2013-2018, akan berusaha menarik investor menanamkan modal ke daerah Sumut.
Ia berharap dimasa jabatannya menjadi Wakil Gubernur, para investor itu, dapat berbondong-bondong datang ke daerah Sumut.
Hal tersebut, merupakan tekadnya untuk memajukan pembangunan Sumut dan juga mensejahterakan kehidupan masyarakat.
"Memang menarik investor ke Sumut bukan semudah yang dibayangkan, namun dia memiliki kiat atau strategi untuk mendatangkan para pengusaha tersebut," ucap Nurhajizah.
Wakil Gubernur akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor untuk menanamkan modal di Sumut.
"Selain itu, harus selalu proaktif dan melakukan pendekatan dengan para investor, sehingga mereka mau mendirikan usahanya ke Sumut," katanya.
Wagub Atasi Pengangguran
Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung diharapkan tidak hanya mendatangkan para investori untuk menanamkan modalnya ke daerah ini, tetapi juga dapat mengatasi pengangguran yang semakin tinggi.
"Mengurangi angka penganguran tersebut, juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur," kata Pengamat Sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Badaruddin, MA, di Medan.
Semakin banyaknya angka pengangguran, menurut dia, dikhawatirkan angka kejahatan di Sumut juga semakin tinggi, dan hal tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas).
Sehubungan dengan itu, katanya, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Bupati/ Wali kota dapat menciptakan lapangan pekerjaaan baru bagi masyarakat, yakni membuka lahan tidur atau tanah yang selama ini tidak dimanfaatkan.
Lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya itu, dapat dijadikan areal perkebunan dan pencetakan sawah baru untuk keperluan ketahanan pangan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Kegiatan tersebut, juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di sejumlah daerah.
Bahkan, di berbagai daerah program membuka lahan perkebunan dan persawahan baru itu, sedang dikembangkan untuk ketahanan pangan nasional untuk mengurangi impor beras, serta buah-buahan dari luar negeri.
"Terobosan seperti inilah yang perlu dilakukan wakil gubernur, untuk bisa menanggulangi pengangguran di Sumut.Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan tersebut," kata mantan Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Fisip) USU.
Badaruddin menambahkan, segala program yang dilakukan wakil gubernur untuk kesejahteraan masyarakat perlu diapresiasi dan didukung oleh kepala dinas, serta institusi terkait.
Namun, perlu juga diingat program yang digagas atau dicanangkan Wakil Gubernur harus terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Gubernur Sumut.
Hal tersebut, dilakukan untuk menghindari tidak terjadi timpang tindih program yang dilaksanakan Gubernur Sumut.
"Jadi, pada prinsifnya Gubernur dengan Wakil Gubernur itu, harus tetap sejalan dan memiliki koordinasi yang mantap, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman menjalankan tugas.Gubernur dan Wakil Gubernur, tak obahnya seperti air dengan beras yang tak bisa dipisahkan," kata Guru Besar Fisip USU itu.
Hal tersebut dikatakannya usai pelantikan Brigjen TNI (purn) Nurhajizah Marpaung sebagai Wagub Sumut oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, 9 Maret 2017.
Erry menegaskan, dengan dilantiknya sebagai wagub, maka Nuhajizah bukan lagi milik satu golongan atau kelompok tertentu, tetapi semua lapisan masyarakat.
"Oleh karena itu, saya berharap Ibu Nurhajizah bisa membantu saya dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Sumut.Mampu berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan dan lainnya," katanya.
Erry menegaskan, gubernur dan wakil gubernur harus tetap kompak dan bersinergi dalam memikul tugas masing-masing.
"Berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah sangat penting untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut. Menjalankan `good government dan clean governance` harus dilakukan bersama," katanya.
Nurhajizah menggantikan posisi Wagub Sumut yang lowong setelah HT Erry Nuradi ditetapkan sebagai Gubernur Sumut menggantikan Gatot Pujo Nugroho yang tersandung kasus korupsi, dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nurhajizah yang berasal dari Partai Hanura terpilih menjadi Wagub Sumut menyisihkan calon lainnya dalam pemilihan yang diselenggarakan di ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut pada 24 Oktober 2016.
Nurhajizah menyisihkan Muhammad Idris yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Saat pemilihan itu, Nurhajizah memperoleh 68 suara dari 87 suara sah, sementara Idris hanya mendapatkan 19 suara.
Nurhajizah lahir di Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada 7 Agustus 1956 dan merupakan alumni Fakultas Hukum USU, Medan (1983), Magister Hukum Unpad Bandung (2008), dan Doktor Ilmu Hukum Unpad (2012).
Di lingkungan TNI, Nurhajizah pernah menjabat sebagai Kabag Luhkum Rokum Setjen Kementerian Pertahanan pada tahun 2001 dan Kepala Biro Hukum Rokum Setjen Kementerian Pertahanan pada tahun 2011.
Menarik Investor ke Sumut
Wakil Gubernur Sumut Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung terpilih sisa masa jabatan 2013-2018, akan berusaha menarik investor menanamkan modal ke daerah Sumut.
Ia berharap dimasa jabatannya menjadi Wakil Gubernur, para investor itu, dapat berbondong-bondong datang ke daerah Sumut.
Hal tersebut, merupakan tekadnya untuk memajukan pembangunan Sumut dan juga mensejahterakan kehidupan masyarakat.
"Memang menarik investor ke Sumut bukan semudah yang dibayangkan, namun dia memiliki kiat atau strategi untuk mendatangkan para pengusaha tersebut," ucap Nurhajizah.
Wakil Gubernur akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor untuk menanamkan modal di Sumut.
"Selain itu, harus selalu proaktif dan melakukan pendekatan dengan para investor, sehingga mereka mau mendirikan usahanya ke Sumut," katanya.
Wagub Atasi Pengangguran
Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung diharapkan tidak hanya mendatangkan para investori untuk menanamkan modalnya ke daerah ini, tetapi juga dapat mengatasi pengangguran yang semakin tinggi.
"Mengurangi angka penganguran tersebut, juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur," kata Pengamat Sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Badaruddin, MA, di Medan.
Semakin banyaknya angka pengangguran, menurut dia, dikhawatirkan angka kejahatan di Sumut juga semakin tinggi, dan hal tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas).
Sehubungan dengan itu, katanya, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Bupati/ Wali kota dapat menciptakan lapangan pekerjaaan baru bagi masyarakat, yakni membuka lahan tidur atau tanah yang selama ini tidak dimanfaatkan.
Lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya itu, dapat dijadikan areal perkebunan dan pencetakan sawah baru untuk keperluan ketahanan pangan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Kegiatan tersebut, juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di sejumlah daerah.
Bahkan, di berbagai daerah program membuka lahan perkebunan dan persawahan baru itu, sedang dikembangkan untuk ketahanan pangan nasional untuk mengurangi impor beras, serta buah-buahan dari luar negeri.
"Terobosan seperti inilah yang perlu dilakukan wakil gubernur, untuk bisa menanggulangi pengangguran di Sumut.Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan tersebut," kata mantan Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Fisip) USU.
Badaruddin menambahkan, segala program yang dilakukan wakil gubernur untuk kesejahteraan masyarakat perlu diapresiasi dan didukung oleh kepala dinas, serta institusi terkait.
Namun, perlu juga diingat program yang digagas atau dicanangkan Wakil Gubernur harus terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Gubernur Sumut.
Hal tersebut, dilakukan untuk menghindari tidak terjadi timpang tindih program yang dilaksanakan Gubernur Sumut.
"Jadi, pada prinsifnya Gubernur dengan Wakil Gubernur itu, harus tetap sejalan dan memiliki koordinasi yang mantap, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman menjalankan tugas.Gubernur dan Wakil Gubernur, tak obahnya seperti air dengan beras yang tak bisa dipisahkan," kata Guru Besar Fisip USU itu.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017