Medan, 10/11 (Antarasumut) - Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengasumsikan kondisi ekonomi makro di provinsi itu menurun menjelang akhir tahun 2016.
Dalam nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2016 yang didapatkan di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut di Medan, Kamis, Gubernur menyatakan, pada awalnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5,69 persen.
Namun dalam PAPBD 2016, pertumbuhan ekonomi di Sumut diasumsikan hanya 5,65 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain capaian pada triulan pertama 2016 yang hanya 5,02 persen, kondisi itu juga sesuai dengan asumsi lembaga ekonomi dunia dunia seperti World Bank dan IMF yang menurunkan target capaian akibat krisis di Eropa yang berimbas ke Asia.
Tingkat pengangguran terbuka justru diasumsikan bertambah yang pada awalnya diperkirakan 5,41 persen menjadi 6-6,5 persen.
Peningkatan jumlah pengangguran terbuka itu merupakan dampak sejumlah kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan kelangkaan pasokan gas.
Kondisi itu menyebabkan sejumlah perusahaan menghentikan pekerjanya dan menutup usahanya di Sumut.
Namun kondisi itu diharapkan dapat membaik dengan akan selesainya sejumlah proyek strategis nasional yang dapat membuka lapangan kerja di Sumut.
Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin yang awalnya diasumsikan 9,31 persen, tetapi dalam PABPD 2016 diperkirakan meningkat menjadi 10 hingga 10,5 persen.
Jumlah itu didapatkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut pada 4 Januari 2016 yang menyebutkan penduduk miskin di aerah itu pada sebanyak 1.508.140 jiwa atau 10,79 persen.
Kondisi stabil hanya terjadi pada tingkat inflasi yang diasumsikan 4 persen hingga akhir tahun 2016.
Dari kondisi ekonomi makro tersebut, Gubernur memperkirakan angka laju pertumbuhan ekonomi di Sumut akan sedikit melambat dari target.
Kondisi itu menyebabkan Pemprov Sumut perlu melakukan sejumlah penyesusaian terhadap APBD yang sedang berjalan sehingga fungsinya sebagai perumusan kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasi anggaran (budget operation planning) menjadi optimal.
Gubernur juga berharap PAPBD yang sedang dibahas itu dapat menjadi stimulan dalam pertumbuhan ekonomi yang lesu akibat kondisi perekonomian dunia yang melambat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Dalam nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2016 yang didapatkan di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut di Medan, Kamis, Gubernur menyatakan, pada awalnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5,69 persen.
Namun dalam PAPBD 2016, pertumbuhan ekonomi di Sumut diasumsikan hanya 5,65 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain capaian pada triulan pertama 2016 yang hanya 5,02 persen, kondisi itu juga sesuai dengan asumsi lembaga ekonomi dunia dunia seperti World Bank dan IMF yang menurunkan target capaian akibat krisis di Eropa yang berimbas ke Asia.
Tingkat pengangguran terbuka justru diasumsikan bertambah yang pada awalnya diperkirakan 5,41 persen menjadi 6-6,5 persen.
Peningkatan jumlah pengangguran terbuka itu merupakan dampak sejumlah kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan kelangkaan pasokan gas.
Kondisi itu menyebabkan sejumlah perusahaan menghentikan pekerjanya dan menutup usahanya di Sumut.
Namun kondisi itu diharapkan dapat membaik dengan akan selesainya sejumlah proyek strategis nasional yang dapat membuka lapangan kerja di Sumut.
Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin yang awalnya diasumsikan 9,31 persen, tetapi dalam PABPD 2016 diperkirakan meningkat menjadi 10 hingga 10,5 persen.
Jumlah itu didapatkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut pada 4 Januari 2016 yang menyebutkan penduduk miskin di aerah itu pada sebanyak 1.508.140 jiwa atau 10,79 persen.
Kondisi stabil hanya terjadi pada tingkat inflasi yang diasumsikan 4 persen hingga akhir tahun 2016.
Dari kondisi ekonomi makro tersebut, Gubernur memperkirakan angka laju pertumbuhan ekonomi di Sumut akan sedikit melambat dari target.
Kondisi itu menyebabkan Pemprov Sumut perlu melakukan sejumlah penyesusaian terhadap APBD yang sedang berjalan sehingga fungsinya sebagai perumusan kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasi anggaran (budget operation planning) menjadi optimal.
Gubernur juga berharap PAPBD yang sedang dibahas itu dapat menjadi stimulan dalam pertumbuhan ekonomi yang lesu akibat kondisi perekonomian dunia yang melambat.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016