Medan, 15/9 (Antara) - Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengubah pola pendekatan dalam pemberian bantuan kapal agar lebih tepat sasaran dan menarik respon nelayan lebih besar.
Ketua Komisi B DPRD Sumut Sopar Siburian di Medan, Kamis, mengatakan, sebenarnya nelayan sangat senang atas program bantuan kapal yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
Namun karena pola pendekatan yang dilakukan selama ini cukup birokratis, muncul kesan sulit bagi nelayan dalam mengurus bantuan kapal itu.
Kondisi itu menyebabkan nelayan yang umumnya berpendidikan rendah menjadi kurang berminat dalam pemberian bantuan kapal tersebut karena enggan menghadapi keruwetan birokrasi yang ada.
Pola pendekatan tersebut menyebabkan niat besar pemerintah untuk membantu tidak sejalan dengan harapan besar nelayan yang menginginkan bantuan.
"Ibaratnya, pemerintah dan nelayan tidur satu bantal, tetapi mimpinya beda," katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan pola pendekatan organisasi, bukan perorangan dalam mengurus berbagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan kapal tersebut.
Pemerintah dapat menggandeng Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) atau Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) yang biasanya ada di setiap daerah.
Selain pemenuhan persyaratannya lebih mudah, pola itu juga dapat membentuk kelompok sehingga jumlah nelayan yang mendapatkan manfaat dari bantuan kapal tersebut lebih banyak.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga perlu mendorong dinas terkait yang ada di daerah untuk membantu nelayan dalam memenuhi persyaratan bantuan kapal tersebut.
"Kalau ditanya tentang cuaca, mereka tahu. Namun kalau birokrasi, bingung, disuruh masuk kantor pun mereka bingung," katanya.
Pendekatan secara organisasi dalam pemberian bantuan kapal tersebut juga akan lebih tepat sasaran karena umumnya pengurus HNSI dan KTNA lebih mengetahui nelayan-nelayan yang layak dibantu.
Pola itu juga, kata Sopar, akan memudahkan dalam penyusunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kapal-kapal yang disalurkan untuk nelayan.
"Jadi polanya pendekatan organsiasi, bukan orang per orang yang mengurus," kata politisi Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, Kabid Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Sofyan Sitorus menyayangkan nelayan di daerah itu yang kurang menanggapi peluang bantuan kapal dari pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Secara teknis, kata Sofyan, bantuan berupa kapal nelayan itu nantinya disesuaikan dengan permohonan pengajuan kelompok nelayan yang diinginkan.
Setelah itu, permohanan itu akan diverifikasi dan disetujui hasilnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Tapi sayangnya belum ada kelompok usaha nelayan yang mengajukan proposal permohonan," katanya di Rantauprapat, Labuhanbatu, Rabu (31/8).
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Ketua Komisi B DPRD Sumut Sopar Siburian di Medan, Kamis, mengatakan, sebenarnya nelayan sangat senang atas program bantuan kapal yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
Namun karena pola pendekatan yang dilakukan selama ini cukup birokratis, muncul kesan sulit bagi nelayan dalam mengurus bantuan kapal itu.
Kondisi itu menyebabkan nelayan yang umumnya berpendidikan rendah menjadi kurang berminat dalam pemberian bantuan kapal tersebut karena enggan menghadapi keruwetan birokrasi yang ada.
Pola pendekatan tersebut menyebabkan niat besar pemerintah untuk membantu tidak sejalan dengan harapan besar nelayan yang menginginkan bantuan.
"Ibaratnya, pemerintah dan nelayan tidur satu bantal, tetapi mimpinya beda," katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan pola pendekatan organisasi, bukan perorangan dalam mengurus berbagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan kapal tersebut.
Pemerintah dapat menggandeng Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) atau Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) yang biasanya ada di setiap daerah.
Selain pemenuhan persyaratannya lebih mudah, pola itu juga dapat membentuk kelompok sehingga jumlah nelayan yang mendapatkan manfaat dari bantuan kapal tersebut lebih banyak.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga perlu mendorong dinas terkait yang ada di daerah untuk membantu nelayan dalam memenuhi persyaratan bantuan kapal tersebut.
"Kalau ditanya tentang cuaca, mereka tahu. Namun kalau birokrasi, bingung, disuruh masuk kantor pun mereka bingung," katanya.
Pendekatan secara organisasi dalam pemberian bantuan kapal tersebut juga akan lebih tepat sasaran karena umumnya pengurus HNSI dan KTNA lebih mengetahui nelayan-nelayan yang layak dibantu.
Pola itu juga, kata Sopar, akan memudahkan dalam penyusunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kapal-kapal yang disalurkan untuk nelayan.
"Jadi polanya pendekatan organsiasi, bukan orang per orang yang mengurus," kata politisi Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, Kabid Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Sofyan Sitorus menyayangkan nelayan di daerah itu yang kurang menanggapi peluang bantuan kapal dari pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Secara teknis, kata Sofyan, bantuan berupa kapal nelayan itu nantinya disesuaikan dengan permohonan pengajuan kelompok nelayan yang diinginkan.
Setelah itu, permohanan itu akan diverifikasi dan disetujui hasilnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Tapi sayangnya belum ada kelompok usaha nelayan yang mengajukan proposal permohonan," katanya di Rantauprapat, Labuhanbatu, Rabu (31/8).
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016