Medan, 19/6 (Antara) - Jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan di Sumatera Utara masih sedikit dan itu dikhawatirkan bisa menghambat penyerahan kapal nelayan yang direncanakan pemerintah untuk daerah itu.
"Dari jumlah nelayan sekitar 250.000 di Sumut, masih 37.000-an orang yang memiliki kartu nelayan" ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Zony Waldi di Medan, Minggu.
Padahal, kata dia, salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan kapal nelayan dari pemerintah adalah nelayan yang memiliki kartu identitas tersebut.
Selain sedikit memiliki kartu nelayan, jumlah nelayan yang masuk menjadi anggota koperasi juga masih rendah di Sumut.
"Sementara keanggotaan koperasi juga menjadi persyaratan karena bantuan kapal dilakukan melalui koperasi," kata Zonny Waldi.
Untuk itu, kata dia, Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut sudah meminta dan terus mendorong agar pemerintah kabupaten/kota yang memiliki warga nelayan membantu pembentukan koperasi nelayan di daerahnya masing-masing.
Pemkab/pemkot, ujar Zonny, harus bergerak cepat memanfaatkan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan lewat berbagai cara.
Selain memberikan kapal nelayan, pemerintah juga memberi asuransi dan menjaga perairan agar tidak terjadi tindakan pencurian ikan oleh kapal asing dan pengguna alat tangkap yang tidak diperbolehkan sehingga hasil tangkapam nelayan bisa meningkat.
"Sumut memang belum dapat bantuan kapal nelayan karena pemerintah melakukan secara bertahap di berbagai provinsi," kata Zonny.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli ketika di Medan, Jumat, mengakui bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan kapal adalah nelayan harus bergabung dalam koperasi yang berbadan hukum.
Dengan bergabung dengan koperasi, pengelolaan bisa lebih terarah dan bisa cepat berkoordinasi.
Adapun bantuan kapal dengan kapasitas 5GT-10 GT mencapai 3.500 unit yang akan diberikan hingga tahun 2019.
"Tujuan pemberian kapal untuk membantu nelayan agar mendapatkan tangkapan lebih banyak sehingga perekonomian semakin sejahtera," katanya.
Pemerintah, kata Menko, prihatin melihat sebagian besar nelayan hidup miskin.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Dari jumlah nelayan sekitar 250.000 di Sumut, masih 37.000-an orang yang memiliki kartu nelayan" ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Zony Waldi di Medan, Minggu.
Padahal, kata dia, salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan kapal nelayan dari pemerintah adalah nelayan yang memiliki kartu identitas tersebut.
Selain sedikit memiliki kartu nelayan, jumlah nelayan yang masuk menjadi anggota koperasi juga masih rendah di Sumut.
"Sementara keanggotaan koperasi juga menjadi persyaratan karena bantuan kapal dilakukan melalui koperasi," kata Zonny Waldi.
Untuk itu, kata dia, Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut sudah meminta dan terus mendorong agar pemerintah kabupaten/kota yang memiliki warga nelayan membantu pembentukan koperasi nelayan di daerahnya masing-masing.
Pemkab/pemkot, ujar Zonny, harus bergerak cepat memanfaatkan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan lewat berbagai cara.
Selain memberikan kapal nelayan, pemerintah juga memberi asuransi dan menjaga perairan agar tidak terjadi tindakan pencurian ikan oleh kapal asing dan pengguna alat tangkap yang tidak diperbolehkan sehingga hasil tangkapam nelayan bisa meningkat.
"Sumut memang belum dapat bantuan kapal nelayan karena pemerintah melakukan secara bertahap di berbagai provinsi," kata Zonny.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli ketika di Medan, Jumat, mengakui bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan kapal adalah nelayan harus bergabung dalam koperasi yang berbadan hukum.
Dengan bergabung dengan koperasi, pengelolaan bisa lebih terarah dan bisa cepat berkoordinasi.
Adapun bantuan kapal dengan kapasitas 5GT-10 GT mencapai 3.500 unit yang akan diberikan hingga tahun 2019.
"Tujuan pemberian kapal untuk membantu nelayan agar mendapatkan tangkapan lebih banyak sehingga perekonomian semakin sejahtera," katanya.
Pemerintah, kata Menko, prihatin melihat sebagian besar nelayan hidup miskin.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016