Medan, 9/5 (Antara) - Petugas Sensus Ekonomi dilengkapi dengan kartu pengenal dan atribut resmi dan masyarakat berhak meminta identitas pelaksana sensus untuk menghindari aksi penipuan seperti yang terjadi di daerah lain.
"BPS (Badan Pusat Statitistk ) Sumut sudah kembali mengingatkan dan mewanti-wanti petugas dan pengawas Sensus Ekonomi untuk menggunakan atribut dan siap untuk `dicurigai` masyarakat serta harus tetap menjalankan tugas dengan baik," kata Kepala BPS Sumut, Wien Kusdiatmono di Medan, Senin.
Dia mengatakan itu mengomentari soal adanya pemberitaan di media sosial menyangkut aksi penipuan berkedok sebagai petugas Sensus Ekonomi 2016 di suatu daerah di Jawa.
Wien menegaskan, sejak dimulainya sensus 1 Mei 2016, hingga awal pekan ini, belum ada laporan yang menyatakan kesulitan besar dalam menjalankan pendataan usaha itu di Sumut.
Walaupun ada laporan bahwa ada juga masyarakat yang menolak disensus dengan berbagai alasan.
Penolakan itu terus sedang diupayakan petugas untuk tetap disensus dengan menegaskan bahwa hasil pendataan tidak ada kaitannya dengan pajak dan sebaliknya justru untuk kepentingan pengusaha.
Data sensus ekonomi diharapkan bisa memberikan masukan yang akurat tentang dunia usaha di dalam negeri sehingga pemerintah bisa menjalankan kebijakan terkait usaha.
Wien menjelaskan, Sensus Ekonomi di Sumut melibatkan 15.000 orang petugas dimana paling banyak atau 4.000 orang diantaranya bertugas di Medan.
Petugas di daerah itu lebih banyak dibandingkan kota/kabupaten lainnya karena berdasarkan data usahanya yang lebih banyak.
Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menyebutkan, sesuai tujuannya, cakupan Sensus Ekonomi tentunya adalaha seluruh usaha atau perusahaan yang bertempat di lokasi permanen seperti mal, perkantoran, hotel, restoran, bank, dan lokasi tidak tetap seperti kaki lima serta usaha keliling dan rumah tangga.
Harusnya, kata dia, semua jajaran mendukung kegiatan sensus itu karena data tersebut diperlukan negara.
Adapun untuk menghindari kasua penipuan, ujar Parlindungan, masyarakat memang harus mewaspadai dan petugas diminta terus menggunakan kartu pengenal dan atribut yang disiapkan BPS.
"Penipuan terkait Sensus Ekonomi di suatu daerah diharapkan tidak mengganggu berjalannya sensus dan kalau kasus itu memang ada, maka aparat diminta mencari pelaku dan menghukum dengan hukuman berat karena telah mengganggu tugas kenegaraan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"BPS (Badan Pusat Statitistk ) Sumut sudah kembali mengingatkan dan mewanti-wanti petugas dan pengawas Sensus Ekonomi untuk menggunakan atribut dan siap untuk `dicurigai` masyarakat serta harus tetap menjalankan tugas dengan baik," kata Kepala BPS Sumut, Wien Kusdiatmono di Medan, Senin.
Dia mengatakan itu mengomentari soal adanya pemberitaan di media sosial menyangkut aksi penipuan berkedok sebagai petugas Sensus Ekonomi 2016 di suatu daerah di Jawa.
Wien menegaskan, sejak dimulainya sensus 1 Mei 2016, hingga awal pekan ini, belum ada laporan yang menyatakan kesulitan besar dalam menjalankan pendataan usaha itu di Sumut.
Walaupun ada laporan bahwa ada juga masyarakat yang menolak disensus dengan berbagai alasan.
Penolakan itu terus sedang diupayakan petugas untuk tetap disensus dengan menegaskan bahwa hasil pendataan tidak ada kaitannya dengan pajak dan sebaliknya justru untuk kepentingan pengusaha.
Data sensus ekonomi diharapkan bisa memberikan masukan yang akurat tentang dunia usaha di dalam negeri sehingga pemerintah bisa menjalankan kebijakan terkait usaha.
Wien menjelaskan, Sensus Ekonomi di Sumut melibatkan 15.000 orang petugas dimana paling banyak atau 4.000 orang diantaranya bertugas di Medan.
Petugas di daerah itu lebih banyak dibandingkan kota/kabupaten lainnya karena berdasarkan data usahanya yang lebih banyak.
Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menyebutkan, sesuai tujuannya, cakupan Sensus Ekonomi tentunya adalaha seluruh usaha atau perusahaan yang bertempat di lokasi permanen seperti mal, perkantoran, hotel, restoran, bank, dan lokasi tidak tetap seperti kaki lima serta usaha keliling dan rumah tangga.
Harusnya, kata dia, semua jajaran mendukung kegiatan sensus itu karena data tersebut diperlukan negara.
Adapun untuk menghindari kasua penipuan, ujar Parlindungan, masyarakat memang harus mewaspadai dan petugas diminta terus menggunakan kartu pengenal dan atribut yang disiapkan BPS.
"Penipuan terkait Sensus Ekonomi di suatu daerah diharapkan tidak mengganggu berjalannya sensus dan kalau kasus itu memang ada, maka aparat diminta mencari pelaku dan menghukum dengan hukuman berat karena telah mengganggu tugas kenegaraan," katanya.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016