Medan, 29/3 (Antara) -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap nelayan daerah itu bisa mendapat bantuan kapal seperti yang direncanakan pemerintah secara nasional mulai tahun ini.
"Diskanla (Dinas Perikanan dan Kelautan) Sumut sudah mengusulkan permintaan bantuan kapal nelayan untuk daerah itu ke Kementerian Perikanan dan Kelautan," kata Kepala Diskanla Sumut Zonny Waldy di Medan, Selasa.
Dengan bantuan kapal itu, diharapkan hasil tangkapan makin banyak sehingga bisa juga menekan jumlah nelayan yang melaut hingga ke perairan yang berbatasan dengan Malaysia yang sering terjadi kasus penangkapan.
Untuk kepentingan mendapatkan kapal nelayan dan bantuan lainnya, kata dia, Pemprov Sumut sudah melakukan berbagai langkah.
Mulai dari pembuatan kartu nelayan, pembuatan kelompok nelayan hingga pembinaan lainnya.
Ia mengaku hingga dewasa ini nelayan yang memiliki kartu identitas nelayan masih sedikit atau sekitar 34.000 dari total sekitar 250.000 nelayan di Sumut yang tersebar di 18 kabupaten/kota, termasuk Tanjung Balai.
Pmeprov Sumut berharap setiap kabupaten/kota mendapatkan lima kapal nelayan.
Pemprov Sumut komitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan dan berbagai langkah sudah dilakukan, mulai dari terus menambah penerima asuransi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, hingga memperbaiki lingkungan sekitar laut agar produksi ikan bisa meningkat.
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan bahwa DPD RI mendukung penuh program pembinaan nelayan serta pemberian fasilitas seperti bantuan kapal.
"Kasus penangkapan nelayan oleh pemerintah Malaysia perlu terus ditekan karena hal itu juga menyangkut harga diri bangsa," katanya.
Dengan bisa mendapatkan hasil lebih banyak di lokasi yang tidak jauh, menurut dia, nelayan tidak sampai jauh ke perbatasan Indonesia-Malaysia yang akhirnya cenderung masuk ke zona "abu-abu` dan ditangkap pemerintah Malaysia.
"DPD berharap janji pemerintah memberi kapal nelayan bisa segera terwujud, khususnya di Sumut yang memiliki potensi hasil laut yang cukup besar," kata Parlindungan.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Maluku mengatakan bahwa pemerintah segera merealisasikan bantuan kapal bagi para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Diskanla (Dinas Perikanan dan Kelautan) Sumut sudah mengusulkan permintaan bantuan kapal nelayan untuk daerah itu ke Kementerian Perikanan dan Kelautan," kata Kepala Diskanla Sumut Zonny Waldy di Medan, Selasa.
Dengan bantuan kapal itu, diharapkan hasil tangkapan makin banyak sehingga bisa juga menekan jumlah nelayan yang melaut hingga ke perairan yang berbatasan dengan Malaysia yang sering terjadi kasus penangkapan.
Untuk kepentingan mendapatkan kapal nelayan dan bantuan lainnya, kata dia, Pemprov Sumut sudah melakukan berbagai langkah.
Mulai dari pembuatan kartu nelayan, pembuatan kelompok nelayan hingga pembinaan lainnya.
Ia mengaku hingga dewasa ini nelayan yang memiliki kartu identitas nelayan masih sedikit atau sekitar 34.000 dari total sekitar 250.000 nelayan di Sumut yang tersebar di 18 kabupaten/kota, termasuk Tanjung Balai.
Pmeprov Sumut berharap setiap kabupaten/kota mendapatkan lima kapal nelayan.
Pemprov Sumut komitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan dan berbagai langkah sudah dilakukan, mulai dari terus menambah penerima asuransi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, hingga memperbaiki lingkungan sekitar laut agar produksi ikan bisa meningkat.
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan bahwa DPD RI mendukung penuh program pembinaan nelayan serta pemberian fasilitas seperti bantuan kapal.
"Kasus penangkapan nelayan oleh pemerintah Malaysia perlu terus ditekan karena hal itu juga menyangkut harga diri bangsa," katanya.
Dengan bisa mendapatkan hasil lebih banyak di lokasi yang tidak jauh, menurut dia, nelayan tidak sampai jauh ke perbatasan Indonesia-Malaysia yang akhirnya cenderung masuk ke zona "abu-abu` dan ditangkap pemerintah Malaysia.
"DPD berharap janji pemerintah memberi kapal nelayan bisa segera terwujud, khususnya di Sumut yang memiliki potensi hasil laut yang cukup besar," kata Parlindungan.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Maluku mengatakan bahwa pemerintah segera merealisasikan bantuan kapal bagi para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016