Medan, (Antara) - Petani sawit Sumatera Utara mendesak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mempertanyakan keberadaan dana kutipan sawit sebesar 50 dolar AS per metrik ton crude palm oIl/CPO yang disebut-sebut sudah triliunan rupiah.
"Mempertanyakan dana sawit itu merupakan salah satu rekomendasi para anggota dan pengurus Apkasindo Sumut untuk dibahas dalam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Apkasindo di Jakarta, akhir Januari," ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo Sumut) Gus Dalahari Harahap di Medan, Kamis.
Ia mengatakan itu usai rapat Apkasindo Sumut yang dihadiri para pengurus Apkasindo kabupaten/kota, termasuk pembina Apkasindo Sumut Balaman Tarigan.
Mengutip pernyataan para pengurus Apkasindo, Gus Dalhari menyebutkan, anggaran yang sudah terkumpul itu dipertanyakan karena belum juga ada yang menyentuh untuk kepentingan petani sawit.
"Janji untuk keperluan replanting tanaman sawit dan lainnya juga diragukan karena belum ada petunjuk atau aturan jelas untuk bisa mencairkan dana sawit yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diberlakukan sejak Juli 2015," katanya.
Oleh karena itu pula, maka sejak awal Apkasindo Sumut menolak dana sawit itu meski nyatanya tetap dikutip pemerintah.
"Hasil kesepakatan tadi, Apkasindo Sumut menyatakan akan tetap menolak dana sawit itu, kalau manfaatnya juga tidak diterima petani. Apkasindo memberi waktu empat bulan untuk membuktikan keuntungan petani dengan adanya dana sawit itu," katanya.
Gus mengatakan, dewasa ini BPDPKS hanya menyalurkan dana itu untuk kepentingan perusahaan biodiesel dan ke universitas dalam bentuk sosialisasi.
"Langkah itu tidak menyentuh petani langsung seperti yang diharapkan petani dari kompensasi berkurangnya harga TBS (tandan buah sawit) yang diterima petani akibat dana sawit itu," katanya.
Pembina Apkasindo Sumut Balaman Tarigan menilai, untuk kepentingan petani, sebaiknya dana sawit itu dibangunkan ke infrastruktur yakni jalan dari dan menuju kebun sawit petani.
Jalan yang bagus akan bisa mengangkat harga TBS karena perjalanan menuju ke pabrik kelapa sawit bisa lebih cepat sehingga mutu buah terjaga.
"Infrastruktur itu lebih tepat dibandingkan kalau diberikan untuk replanting tanaman karena nanti justru menjadi bumerang karena kelomok mana yang akan dibantu untuk replanting," katanya.
Balaman yang juga salah satu pendiri Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institue (PASPI) itu menegaskan, dana yang dialokasikan untuk perusahaan biodiesel tidak tepat dewasa ini.
"Energi terbarukan bukan tidak penting tetapi itu untuk ke depan dan saat ini yang perlu dibantu adalah kelangsungan hidup petani, apalagi perusahan biodiesel itu milik perusahaan besar," katanya. ***3***
(T.E016/B/I023/I023) 21-01-2016 23:09:45
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Mempertanyakan dana sawit itu merupakan salah satu rekomendasi para anggota dan pengurus Apkasindo Sumut untuk dibahas dalam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Apkasindo di Jakarta, akhir Januari," ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo Sumut) Gus Dalahari Harahap di Medan, Kamis.
Ia mengatakan itu usai rapat Apkasindo Sumut yang dihadiri para pengurus Apkasindo kabupaten/kota, termasuk pembina Apkasindo Sumut Balaman Tarigan.
Mengutip pernyataan para pengurus Apkasindo, Gus Dalhari menyebutkan, anggaran yang sudah terkumpul itu dipertanyakan karena belum juga ada yang menyentuh untuk kepentingan petani sawit.
"Janji untuk keperluan replanting tanaman sawit dan lainnya juga diragukan karena belum ada petunjuk atau aturan jelas untuk bisa mencairkan dana sawit yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diberlakukan sejak Juli 2015," katanya.
Oleh karena itu pula, maka sejak awal Apkasindo Sumut menolak dana sawit itu meski nyatanya tetap dikutip pemerintah.
"Hasil kesepakatan tadi, Apkasindo Sumut menyatakan akan tetap menolak dana sawit itu, kalau manfaatnya juga tidak diterima petani. Apkasindo memberi waktu empat bulan untuk membuktikan keuntungan petani dengan adanya dana sawit itu," katanya.
Gus mengatakan, dewasa ini BPDPKS hanya menyalurkan dana itu untuk kepentingan perusahaan biodiesel dan ke universitas dalam bentuk sosialisasi.
"Langkah itu tidak menyentuh petani langsung seperti yang diharapkan petani dari kompensasi berkurangnya harga TBS (tandan buah sawit) yang diterima petani akibat dana sawit itu," katanya.
Pembina Apkasindo Sumut Balaman Tarigan menilai, untuk kepentingan petani, sebaiknya dana sawit itu dibangunkan ke infrastruktur yakni jalan dari dan menuju kebun sawit petani.
Jalan yang bagus akan bisa mengangkat harga TBS karena perjalanan menuju ke pabrik kelapa sawit bisa lebih cepat sehingga mutu buah terjaga.
"Infrastruktur itu lebih tepat dibandingkan kalau diberikan untuk replanting tanaman karena nanti justru menjadi bumerang karena kelomok mana yang akan dibantu untuk replanting," katanya.
Balaman yang juga salah satu pendiri Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institue (PASPI) itu menegaskan, dana yang dialokasikan untuk perusahaan biodiesel tidak tepat dewasa ini.
"Energi terbarukan bukan tidak penting tetapi itu untuk ke depan dan saat ini yang perlu dibantu adalah kelangsungan hidup petani, apalagi perusahan biodiesel itu milik perusahaan besar," katanya. ***3***
(T.E016/B/I023/I023) 21-01-2016 23:09:45
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016