Medan, (Antara) - Pemerintah menjanjikan pembangunan 370 unit rumah bagi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara akan selesai seluruhnya pada Agustus 2015.
"Kalau dewasa ini yang sudah selesai dan dihuni sebanyak 112 rumah atau kepala keluarga, maka lainnya sedang dalam proses pembangunan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Agustus," kata Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugoroho di Medan, Minggu.
Ia mengatakan itu usai meninjau pengerjaan pembangunan rumah untuk pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang direlokasi ke Desa Siosar dan mengunjungi beberapa posko pengungsi seperti Posko Paroki di Jalan Irian, Kabanjahe.
Pembangunan rumah itu dimaksudkan agar masyarakat yang berada dekat Gunung Sinabung tidak kembali lagi ke rumah lama yang rawan dengan bencana gunung tersebut.
Agar perekonomian masyarakat tetap berlangsung, meski tidak lagi bertani di sekitar kaki gunung, maka pemerintah juga sudah menyiapkan lahan pertanian di kawasan hutan.
Disebabkan berupa kawasan hutan, maka harus ada izin pemakaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap lahan tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan izin sehingga dijadwalkan akan dimulai penebangan pohon untuk membuka kawasan tersebut menjadi lahan pertanian bagi pengungsi.
"Langkah itu diharapkan menjadi efektif karena selain warga sudah menempati rumah barunya, juga bisa bercocok tanam untuk kebutuhan hidupnya," ujar Gatot.
Ia menambahkan, terkait erupsi Gunung Sinabung masih terus berlangsung, Pemprov Sumut terus melakukan rapat koordinasi, baik dengan Pemkab Karo mau pun pemerintah pusat.
Pada Selasa (23/6), Pemprov Sumut akan melakukan rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Adapun soal ketersedian kebutuhan bahan pokok pengungsi yang dinyatakan Pemkab Karo berkurang terus, Pemprov SUmut akan mengatasinya, diantaranya dengan pengiriman 124 ton beras dan 400 kg gula yang telah dilakukan.
Pemerintah juga berencana membuat hunian tetap sementara bagi pengungsi yang selama ini di posko di kawasan rumah relokasi yang sudah dan sedang dibangun.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengaku gembira karena Pemprov Sumut proaktif dalam menangani bencana erupsi Gunung Sinabung tersebut.
Pemkab Karo memang membutuhkan bantuan Pemprov Sumut dan pemerintah pusat karena dana APBD untuk daerah tersebut masih terbatas untuk menangani bencana itu.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Tim Reaksi Cepat BNPB sudah berada di Karo mendampingi BPBD setempat.
Pemkab Karo juga telah meminta bantuan Rp1,4 miliar dana siap pakai kepada BNPB untuk penanganan pengungsi.
"Bupati Karo memang telah menetapkan masa tanggap darurat sejak 2 Juni hingga 6 Juli 2015," katanya.
Sutopo mengakui, belakangan ini kebutuhan mendesak untuk pengungsi adalah tenda, selimut, fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), makanan tambahan, lauk pauk, masker, tikar, matras, tanki air, pakaian, logistik untuk kebutuhan dapur, dan psikolog untuk trauma healing.
Adanya perluasan radius yang harus dikosongkan menyebabkan warga beberapa desa harus dievakuasi sehingga jumlah pengungsi mencapai 10.377 jiwa (2.762 KK) yang tersebar di 10 pos pengungsian. ***4***
(T.E016/B/I. Arfa/I. Arfa) 21-06-2015 11:
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Kalau dewasa ini yang sudah selesai dan dihuni sebanyak 112 rumah atau kepala keluarga, maka lainnya sedang dalam proses pembangunan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Agustus," kata Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugoroho di Medan, Minggu.
Ia mengatakan itu usai meninjau pengerjaan pembangunan rumah untuk pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang direlokasi ke Desa Siosar dan mengunjungi beberapa posko pengungsi seperti Posko Paroki di Jalan Irian, Kabanjahe.
Pembangunan rumah itu dimaksudkan agar masyarakat yang berada dekat Gunung Sinabung tidak kembali lagi ke rumah lama yang rawan dengan bencana gunung tersebut.
Agar perekonomian masyarakat tetap berlangsung, meski tidak lagi bertani di sekitar kaki gunung, maka pemerintah juga sudah menyiapkan lahan pertanian di kawasan hutan.
Disebabkan berupa kawasan hutan, maka harus ada izin pemakaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap lahan tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan izin sehingga dijadwalkan akan dimulai penebangan pohon untuk membuka kawasan tersebut menjadi lahan pertanian bagi pengungsi.
"Langkah itu diharapkan menjadi efektif karena selain warga sudah menempati rumah barunya, juga bisa bercocok tanam untuk kebutuhan hidupnya," ujar Gatot.
Ia menambahkan, terkait erupsi Gunung Sinabung masih terus berlangsung, Pemprov Sumut terus melakukan rapat koordinasi, baik dengan Pemkab Karo mau pun pemerintah pusat.
Pada Selasa (23/6), Pemprov Sumut akan melakukan rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Adapun soal ketersedian kebutuhan bahan pokok pengungsi yang dinyatakan Pemkab Karo berkurang terus, Pemprov SUmut akan mengatasinya, diantaranya dengan pengiriman 124 ton beras dan 400 kg gula yang telah dilakukan.
Pemerintah juga berencana membuat hunian tetap sementara bagi pengungsi yang selama ini di posko di kawasan rumah relokasi yang sudah dan sedang dibangun.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengaku gembira karena Pemprov Sumut proaktif dalam menangani bencana erupsi Gunung Sinabung tersebut.
Pemkab Karo memang membutuhkan bantuan Pemprov Sumut dan pemerintah pusat karena dana APBD untuk daerah tersebut masih terbatas untuk menangani bencana itu.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Tim Reaksi Cepat BNPB sudah berada di Karo mendampingi BPBD setempat.
Pemkab Karo juga telah meminta bantuan Rp1,4 miliar dana siap pakai kepada BNPB untuk penanganan pengungsi.
"Bupati Karo memang telah menetapkan masa tanggap darurat sejak 2 Juni hingga 6 Juli 2015," katanya.
Sutopo mengakui, belakangan ini kebutuhan mendesak untuk pengungsi adalah tenda, selimut, fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), makanan tambahan, lauk pauk, masker, tikar, matras, tanki air, pakaian, logistik untuk kebutuhan dapur, dan psikolog untuk trauma healing.
Adanya perluasan radius yang harus dikosongkan menyebabkan warga beberapa desa harus dievakuasi sehingga jumlah pengungsi mencapai 10.377 jiwa (2.762 KK) yang tersebar di 10 pos pengungsian. ***4***
(T.E016/B/I. Arfa/I. Arfa) 21-06-2015 11:
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015