Medan, (Antara) - Kebijakan untuk menetapkan pelaksana tugas ketua untuk kepengurusan Partai Golkar di Sumatera Utara dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah.
Usai rapat paripurna DPRD Sumut dalam rangka HUT Provinsi Sumut ke-67 di Medan, Rabu, Ketua Partai Golkar Sumut Ajib Shah mengatakan, seharusnya Partai Golkar telah lama membuka pendaftaran dan melakukan penjaringan terhadap calon peserta pilkada.
Namun dengan adanya polemik yang dibawa ke daerah dengan memunculkan pelaksana tugas (Plt) untuk sejumlah kepengurusan Partai Golkar, ada kesan jika tokoh-tokoh yang ingin mendaftar menjadi ragu.
"Polemik ini mengganggu, juga mengurangi kepercayaan figur yang mau maju. Mereka bingung mau kemana mendaftar," katanya.
Ia mengatakan, setelah adanya putusan dari PTUN yang berarti kepengurusan Partai Golkar kembali ke hasil Munas di Riau dengan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal, seluruh daerah telah diinstruksikan untuk melakukan tahapan pendaftaran calon peserta pilkada.
Pengurus Partai Golkar di 23 kabupaten/kota diinstruksikan untuk menjaring tiga nama yang paling potensial untuk diserahkan ke pengurus tingkat provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dukungan dalam pilkada.
Meski prosesnya telah berlangsung, tetapi pimpinan Partai Golkar Sumut belum mendapatkan laporan mengenai hasil penjaringan calon tersebut.
"Laporan ke provinsi belum ada. Namun, nanti mereka akan menyaring tiga nama, lalu disampaikan ke provinsi untuk dibawa ke Jakarta," katanya.
Pimpinan Partai Golkar Sumut memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus di kabupaten/kota untuk menjaring figur-figur yang layak didukung dalam pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak di 23 daerah itu.
"Kawan-kawan di tingkat dualah yang menjadi 'mata', 'telinga', dan 'mulut' kita. Merekalah yang lebih tahu siapa yang pantas dan 'laku dijual' di daerahnya," ujar Ajib Shah yang juga Ketua DPRD Sumut. ***2***
(T.I023/B/Suparmono/Suparmono)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Usai rapat paripurna DPRD Sumut dalam rangka HUT Provinsi Sumut ke-67 di Medan, Rabu, Ketua Partai Golkar Sumut Ajib Shah mengatakan, seharusnya Partai Golkar telah lama membuka pendaftaran dan melakukan penjaringan terhadap calon peserta pilkada.
Namun dengan adanya polemik yang dibawa ke daerah dengan memunculkan pelaksana tugas (Plt) untuk sejumlah kepengurusan Partai Golkar, ada kesan jika tokoh-tokoh yang ingin mendaftar menjadi ragu.
"Polemik ini mengganggu, juga mengurangi kepercayaan figur yang mau maju. Mereka bingung mau kemana mendaftar," katanya.
Ia mengatakan, setelah adanya putusan dari PTUN yang berarti kepengurusan Partai Golkar kembali ke hasil Munas di Riau dengan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal, seluruh daerah telah diinstruksikan untuk melakukan tahapan pendaftaran calon peserta pilkada.
Pengurus Partai Golkar di 23 kabupaten/kota diinstruksikan untuk menjaring tiga nama yang paling potensial untuk diserahkan ke pengurus tingkat provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dukungan dalam pilkada.
Meski prosesnya telah berlangsung, tetapi pimpinan Partai Golkar Sumut belum mendapatkan laporan mengenai hasil penjaringan calon tersebut.
"Laporan ke provinsi belum ada. Namun, nanti mereka akan menyaring tiga nama, lalu disampaikan ke provinsi untuk dibawa ke Jakarta," katanya.
Pimpinan Partai Golkar Sumut memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus di kabupaten/kota untuk menjaring figur-figur yang layak didukung dalam pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak di 23 daerah itu.
"Kawan-kawan di tingkat dualah yang menjadi 'mata', 'telinga', dan 'mulut' kita. Merekalah yang lebih tahu siapa yang pantas dan 'laku dijual' di daerahnya," ujar Ajib Shah yang juga Ketua DPRD Sumut. ***2***
(T.I023/B/Suparmono/Suparmono)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015