Medan, 31/1 (Antara) - Rencana pengambilalihan jembatan oleh Kementerian Perhubungan diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi Provinsi Sumatera Utara karena minimnya penerimaan dari sektor itu.
Anggota DPRD Sumut Chaidir Ritonga di Medan, Jumat, mengatakan, dari laporan pendapatan asli daerah (PAD) selama ini, penerimaan dari Dinas Perhubungan yang mengelola jembatan timbang tersebut relatif kecil.
Dalam APBD 2014, penerimaan dari Dinas Perhubungan hanya Rp28,86 miliar yang terdiri atas retribusi daerah sebanyak Rp250 juta dan penerimaan lain sebesar Rp28,61 miliar.
Meski mengelola jembatan timbang, tetapi penerimaan dari Dinas Perhubungan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan APBD Sumut 2014 yang berjumlah sekitar Rp8,4 triliun.
Karena itu, jika pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih pengelolaan jembatan timbang, PAD Sumut diperkirakan tidak akan berpengaruh.
Malah, politisi Partai Golkar tersebut setuju jika pengelolaan jembatan timbang diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Apalagi jika dikaitkan dengan adanya kesan pengelolaan jembatan timbang di Sumut selama ini tidak sesuai harapan dalam mengendalikan muatan kendaraan di jalan raya.
Selain itu, pengelolaan jembatan timbang di Sumut selama ini juga diduga menjadi wadah bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Hal itu terbukti dari adanya peristiwa tangkap tangan yang dilakukan tim Kejaksaan Tinggi Sumut terhadap petugas jembatan timbang di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang pada Maret 2011.
Ia mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin banyak, tidak terbantahkan jika aktivitas transportasi barang akan semakin meningkat di Sumut.
Untuk itu, diperlukan adanya ketegasan dan pengawasan yang ketat terhadap angkutan jalan tersebut agar muatan yang dibawa tidak melebihi ketentuan yang dapat mempercepat kerusakan jalan.
Jika dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, pihaknya berkeyakinan pengelolaan jembatan timbang untuk mengatur muatan kendaraan di Sumut akan lebih baik.
Kemudian, pengelolaan itu akan semakin baik karena adanya unsur saling mengawasi antara petugas yang ditunjuk Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Sumut dalam operasional jembatan timbang.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, Kemenhub siap mengambialih pengelolaan jembatan timbang di seluruh Indonesia agar terjadi standardisasi pelayanan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
"Mulai tahun 2016, seluruh jembatan timbang harus dikelola dengan standar nasional. Selama ini banyak yang tidak terurus, bahkan ada yang tidak beroperasi," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1).
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Anggota DPRD Sumut Chaidir Ritonga di Medan, Jumat, mengatakan, dari laporan pendapatan asli daerah (PAD) selama ini, penerimaan dari Dinas Perhubungan yang mengelola jembatan timbang tersebut relatif kecil.
Dalam APBD 2014, penerimaan dari Dinas Perhubungan hanya Rp28,86 miliar yang terdiri atas retribusi daerah sebanyak Rp250 juta dan penerimaan lain sebesar Rp28,61 miliar.
Meski mengelola jembatan timbang, tetapi penerimaan dari Dinas Perhubungan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan APBD Sumut 2014 yang berjumlah sekitar Rp8,4 triliun.
Karena itu, jika pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih pengelolaan jembatan timbang, PAD Sumut diperkirakan tidak akan berpengaruh.
Malah, politisi Partai Golkar tersebut setuju jika pengelolaan jembatan timbang diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Apalagi jika dikaitkan dengan adanya kesan pengelolaan jembatan timbang di Sumut selama ini tidak sesuai harapan dalam mengendalikan muatan kendaraan di jalan raya.
Selain itu, pengelolaan jembatan timbang di Sumut selama ini juga diduga menjadi wadah bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Hal itu terbukti dari adanya peristiwa tangkap tangan yang dilakukan tim Kejaksaan Tinggi Sumut terhadap petugas jembatan timbang di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang pada Maret 2011.
Ia mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin banyak, tidak terbantahkan jika aktivitas transportasi barang akan semakin meningkat di Sumut.
Untuk itu, diperlukan adanya ketegasan dan pengawasan yang ketat terhadap angkutan jalan tersebut agar muatan yang dibawa tidak melebihi ketentuan yang dapat mempercepat kerusakan jalan.
Jika dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, pihaknya berkeyakinan pengelolaan jembatan timbang untuk mengatur muatan kendaraan di Sumut akan lebih baik.
Kemudian, pengelolaan itu akan semakin baik karena adanya unsur saling mengawasi antara petugas yang ditunjuk Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Sumut dalam operasional jembatan timbang.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, Kemenhub siap mengambialih pengelolaan jembatan timbang di seluruh Indonesia agar terjadi standardisasi pelayanan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
"Mulai tahun 2016, seluruh jembatan timbang harus dikelola dengan standar nasional. Selama ini banyak yang tidak terurus, bahkan ada yang tidak beroperasi," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1).
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015