Medan (Antara) - Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kota Tanjung Balai diminta dapat menyelesaikan masalah tapal batas yang telah berlangsung lama.
Dalam pertemuan dengan Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjung Balai di Medan, Rabu, anggota Komisi A DPRD Sumut Burhanuddin Siregar mengatakan, kedua kepala daerah harus duduk bersama untuk membahas tapal batas yang selama ini tidak kunjung tuntas.
Di dua daerah, terdapat sejumlah pulau yang memiliki posisi strategis dan berpotensi untuk dikelola menjadi lokasi aktivitas bisnis yang menjanjikan.
Keberadaan pulau-pulau tersebut dinilai mulai menimbulkan potensi masalah karena disengketakan antara Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjung Balai.
Karena itu, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe harus bertemu dan duduk bersama untuk membicarakan masalah tersebut.
"Ayah mau bagi-bagi harta, tetapi si anak tidak pernah datang. Tidak jumpa, bagaimana si anak tahu bagiannya," katanya memberikan perumpamaan.
Jika Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjung Balai tidak dapat menyelesaikan masalah itu, politisi PKS tersebut menyarankan Pemprov Sumut dapat mengambil inisiatif dalam mediasi.
Sekertaris Daerah Kota Tanjung Balai Abdi Nusa menyambut baik masukan dan rekomendasi dari DPRD Sumut dalam menyelesaikan masalah tapal batas tersebut.
"Semua yang disampaikan ini menjadi pertimbangan. Kalau tidak ada jalan yang baik, kami akan minta bantuan (Pemprov Sumut)," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Dalam pertemuan dengan Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjung Balai di Medan, Rabu, anggota Komisi A DPRD Sumut Burhanuddin Siregar mengatakan, kedua kepala daerah harus duduk bersama untuk membahas tapal batas yang selama ini tidak kunjung tuntas.
Di dua daerah, terdapat sejumlah pulau yang memiliki posisi strategis dan berpotensi untuk dikelola menjadi lokasi aktivitas bisnis yang menjanjikan.
Keberadaan pulau-pulau tersebut dinilai mulai menimbulkan potensi masalah karena disengketakan antara Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjung Balai.
Karena itu, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe harus bertemu dan duduk bersama untuk membicarakan masalah tersebut.
"Ayah mau bagi-bagi harta, tetapi si anak tidak pernah datang. Tidak jumpa, bagaimana si anak tahu bagiannya," katanya memberikan perumpamaan.
Jika Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjung Balai tidak dapat menyelesaikan masalah itu, politisi PKS tersebut menyarankan Pemprov Sumut dapat mengambil inisiatif dalam mediasi.
Sekertaris Daerah Kota Tanjung Balai Abdi Nusa menyambut baik masukan dan rekomendasi dari DPRD Sumut dalam menyelesaikan masalah tapal batas tersebut.
"Semua yang disampaikan ini menjadi pertimbangan. Kalau tidak ada jalan yang baik, kami akan minta bantuan (Pemprov Sumut)," katanya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015