Medan, 8/6 (Antara) - Yayasan Lembaga Konsumen Indoenesia (YLKI) Sumatera Utara minta pemerintah harus mempertimbangkan mengenai rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada bulan Juli 2014, karena sangat memberatkan masyarakat untuk membayarnya.
"Dengan TDL yang diberlakukan saat ini saja, masyarakat sudah mengalami kesulitan untuk melunasinya, apalagi kalau dinaikkan," kata Ketua YLKI Sumut Abubakar Siddik di Medan, Minggu.
Rencana pemerintah menaikkan TDL pada bulan Juli 2014, menurut dia, belum saatnya dilakukan karena keadaan ekonomi rakyat yang belum memungkin dan dalam situasi pemilihan presiden (Pilpres).
"Hal ini juga menjadi tanda tanya bagi masyarakat, dan kenapa di saat Pilpres dilaksanakan dan terjadi kenaikan TDL dan ada apa dibalik ini semua," ucap Abubakar.
Semestinya, lanjut dia, kenaikan TDL tidak dilakukan secara medesak atau "mendadak" seperti saat ini, karena jika tetap diberlakukan dapat menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah kurang memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.
Seharusnya kenaikan TDL, menurut dia, dilakukan pemerintah pada 2015 atau 2016.
Sebab, pada pada tahun tersebut diperkirakan kondisi perekonomian masyarakat mulai relatif membaik dan tidak kesulitan membayar TDL.
Abubakar mengatakan, sebagian masyarakat di Sumut mulai kelihatan bingung dalam menghadapi rencana kenaikan TDL itu.
Selain itu, masyarakat Sumut juga masih kecewa dan kurang puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan negara PT PLN (Persero), karena masih sering terjadi pemadaman listrik.
"Hampir setiap hari, masih saja terjadi pemadaman di Medan dan daerah lain di Sumatera Utara," tambahnya.
Kondisi tersebut, katanya, menunjukkkan bahwa kinerja pelayanan PLN belum optimal.
Sebelumya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mengemukakan, rencana kenaikan TDL akan diberlakukan bagi pelanggan industri.
Sedangkan khusus bagi perusahaan nonterbuka akan mengikuti rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (M034)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Dengan TDL yang diberlakukan saat ini saja, masyarakat sudah mengalami kesulitan untuk melunasinya, apalagi kalau dinaikkan," kata Ketua YLKI Sumut Abubakar Siddik di Medan, Minggu.
Rencana pemerintah menaikkan TDL pada bulan Juli 2014, menurut dia, belum saatnya dilakukan karena keadaan ekonomi rakyat yang belum memungkin dan dalam situasi pemilihan presiden (Pilpres).
"Hal ini juga menjadi tanda tanya bagi masyarakat, dan kenapa di saat Pilpres dilaksanakan dan terjadi kenaikan TDL dan ada apa dibalik ini semua," ucap Abubakar.
Semestinya, lanjut dia, kenaikan TDL tidak dilakukan secara medesak atau "mendadak" seperti saat ini, karena jika tetap diberlakukan dapat menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah kurang memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.
Seharusnya kenaikan TDL, menurut dia, dilakukan pemerintah pada 2015 atau 2016.
Sebab, pada pada tahun tersebut diperkirakan kondisi perekonomian masyarakat mulai relatif membaik dan tidak kesulitan membayar TDL.
Abubakar mengatakan, sebagian masyarakat di Sumut mulai kelihatan bingung dalam menghadapi rencana kenaikan TDL itu.
Selain itu, masyarakat Sumut juga masih kecewa dan kurang puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan negara PT PLN (Persero), karena masih sering terjadi pemadaman listrik.
"Hampir setiap hari, masih saja terjadi pemadaman di Medan dan daerah lain di Sumatera Utara," tambahnya.
Kondisi tersebut, katanya, menunjukkkan bahwa kinerja pelayanan PLN belum optimal.
Sebelumya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mengemukakan, rencana kenaikan TDL akan diberlakukan bagi pelanggan industri.
Sedangkan khusus bagi perusahaan nonterbuka akan mengikuti rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (M034)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014