Langkat, Sumut, 30/12 (Antara) - Pengelolaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan untuk Kabupaten Langkat sejak tiga tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan pengalihan untuk menjadi pajak daerah.
"Pengalihan ini untuk menambah peningkatan pendapatan asli daerah," kata Kepala Kantor KPP Pratama Binjai Muhammad Husni Hatib di Stabat, Senin.
Kalau sebelumnya KPP Pratama Binjai yang mengelola PBB Pedesaan dan Perkotaan Langkat, kini bisa langsung dikelola pemerintah Kabupaten Langkat, dalam hal ini Dinas Pendapatan, katanya.
Manfaat pengalihan PBB-P2 adalah dengan pengalihan ini penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten hanya mendapatkan 64 persen, setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.
Muhammad Husni Hatib menjelaskan penerimaan PBB-P2 sejak tahun 2011 hingga 2013 terus mengalami peningkatan, untuk tahun 2011 dari sektor PBB pedesaan rencana Rp 3.285.611.300, terealisasi sebesar Rp 3.851.061.999 atau 117 persen sedangkan dari sektor PBB perkotaan rencana Rp 4.727.960.865, terealisasi Rp 5.105.516.749 atau 108 persen.
Untuk tahun 2012, PBB pedesaan rencana Rp 2.209.694.000, terealisasi sebesar Rp 3.999. 333.938, atau 181 persen, sementara PBB perkotaan rencana Rp 4.996.311.037 terealisasi Rp 4. 996.311.037 atau 145 persen.
Sementara untuk tahun 2013 sampai dengan Desember pada minggu kedua PBB pedesaan rencananya Rp 5.798.220.000 terealisasi Rp 3.484.768.986 atau 60 persen, sedangkan PBB perkotaan rencana Rp 10.952.080.000, terealisasi Rp 4.725.499.852 atau 43 persen, katanya.
Pada kesempatan terpisah Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu mengharapkan kepada pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan PBB-P2 untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana.
Selain itu juga persiapkan struktur organisasi dan tata kerja, peningkatan SDM, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan SOP serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait lainnya, katanya.
Hadir pada kegiatan penyerahan pengalihan PBB Pedesan dan Perkotaan itu antara lain Plt Sekdakab Indra Salahuddin, Plt Kadispenda Muliyani, Staf Ahli Bidang Pembanguna Edi Darma Tarigan, Asisten Administrasi Umum Sura Ukur.***3***
(T.KR-IFZ/B/Suparmono/Suparmono)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Pengalihan ini untuk menambah peningkatan pendapatan asli daerah," kata Kepala Kantor KPP Pratama Binjai Muhammad Husni Hatib di Stabat, Senin.
Kalau sebelumnya KPP Pratama Binjai yang mengelola PBB Pedesaan dan Perkotaan Langkat, kini bisa langsung dikelola pemerintah Kabupaten Langkat, dalam hal ini Dinas Pendapatan, katanya.
Manfaat pengalihan PBB-P2 adalah dengan pengalihan ini penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten hanya mendapatkan 64 persen, setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.
Muhammad Husni Hatib menjelaskan penerimaan PBB-P2 sejak tahun 2011 hingga 2013 terus mengalami peningkatan, untuk tahun 2011 dari sektor PBB pedesaan rencana Rp 3.285.611.300, terealisasi sebesar Rp 3.851.061.999 atau 117 persen sedangkan dari sektor PBB perkotaan rencana Rp 4.727.960.865, terealisasi Rp 5.105.516.749 atau 108 persen.
Untuk tahun 2012, PBB pedesaan rencana Rp 2.209.694.000, terealisasi sebesar Rp 3.999. 333.938, atau 181 persen, sementara PBB perkotaan rencana Rp 4.996.311.037 terealisasi Rp 4. 996.311.037 atau 145 persen.
Sementara untuk tahun 2013 sampai dengan Desember pada minggu kedua PBB pedesaan rencananya Rp 5.798.220.000 terealisasi Rp 3.484.768.986 atau 60 persen, sedangkan PBB perkotaan rencana Rp 10.952.080.000, terealisasi Rp 4.725.499.852 atau 43 persen, katanya.
Pada kesempatan terpisah Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu mengharapkan kepada pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan PBB-P2 untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana.
Selain itu juga persiapkan struktur organisasi dan tata kerja, peningkatan SDM, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan SOP serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait lainnya, katanya.
Hadir pada kegiatan penyerahan pengalihan PBB Pedesan dan Perkotaan itu antara lain Plt Sekdakab Indra Salahuddin, Plt Kadispenda Muliyani, Staf Ahli Bidang Pembanguna Edi Darma Tarigan, Asisten Administrasi Umum Sura Ukur.***3***
(T.KR-IFZ/B/Suparmono/Suparmono)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013