Medan, 2/9 (Antara) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi tidak mencairkan sejumlah bantuan sosial yang ditampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012.
Pertanyaan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Hasbullah Hadi dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Syahrial Harahap dalam rapat paripurna di Medan, Senin.
Sebelum rapat paripurna dimulai, Hasbullah Hadi mempertanyakan pencairan bantuan sosial (bansos) 2012 yang ditampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Selain mempermasalahkan banyak bansos yang tidak dicairkan, ia juga menyebutkan adanya indikasi penyaluran bansos banyak dikuasai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan parpol asal Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Karena itu, sebagai anggota DPRD Sumut, ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan hasil rapat paripurna yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Sumut tahun 2012 itu.
"Kalau pun fraksi saya setuju, saya tidak setuju hasil ini," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap berupaya menengahi tanggapan itu dengan menawarkan adanya pembahasan secara rinci dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Dalam rapat Banggar DPRD Sumut tersebut akan disampaikan berbagai catatan yang perlu diperhatikan Pemprov Sumut.
Namun usulan Kamaluddin Harahap tersebut ditolak Hasbullah Hadi karena menilai catatan Banggar DPRD Sumut sering tidak dihiraukan.
"Dari dulu selalu dibicarakan tetapi catatan tidak pernah dihiraukan," katanya.
Menanggapi perdebatan itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah menyatakan, pihaknya telah mempelajari Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut tentang penyaluran bansos pada tahun 2012.
Dari pergub tersebut, diketahui jika usulan PKS dalam penyaluran bansos tahun 2012 itu hanya terdiri delapan item.
"Jadi, tidak benar bansos itu diambil alih PKS," katanya.
Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Syahrial Harahap juga mempermasalahkan hal itu disebabkan banyak mendapatkan pertanyaan masyarakat.
"Kalau tidak ada pencairan, tolong dijawab. Saya merasa dipermainkan," Perdebatan tersebut usai ketika Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun memulai pembukaan rapat paripurna dengan agenda pembacaan hasil Banggar dan pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ APBD 2012 tersebut.
Ketika menyampaikan sambutan, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, kebijakan pencairan bansos selama ini telah melalui prosedur verifikasi sesuai Peraturan Mendagri 32/2012.
Setelah itu, verifikasi dilakukan lagi melalui satuan kerja perangkat daerah terkait yang berkoordinasi dengan tim yang terdiri dari Banggar DPRD Sumut dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) ***1*** (T.I023/B/Z. Abdullah/Z. Abdullah) 02-09-2013 21:07:13
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Pertanyaan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Hasbullah Hadi dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Syahrial Harahap dalam rapat paripurna di Medan, Senin.
Sebelum rapat paripurna dimulai, Hasbullah Hadi mempertanyakan pencairan bantuan sosial (bansos) 2012 yang ditampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Selain mempermasalahkan banyak bansos yang tidak dicairkan, ia juga menyebutkan adanya indikasi penyaluran bansos banyak dikuasai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan parpol asal Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Karena itu, sebagai anggota DPRD Sumut, ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan hasil rapat paripurna yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Sumut tahun 2012 itu.
"Kalau pun fraksi saya setuju, saya tidak setuju hasil ini," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap berupaya menengahi tanggapan itu dengan menawarkan adanya pembahasan secara rinci dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Dalam rapat Banggar DPRD Sumut tersebut akan disampaikan berbagai catatan yang perlu diperhatikan Pemprov Sumut.
Namun usulan Kamaluddin Harahap tersebut ditolak Hasbullah Hadi karena menilai catatan Banggar DPRD Sumut sering tidak dihiraukan.
"Dari dulu selalu dibicarakan tetapi catatan tidak pernah dihiraukan," katanya.
Menanggapi perdebatan itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah menyatakan, pihaknya telah mempelajari Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut tentang penyaluran bansos pada tahun 2012.
Dari pergub tersebut, diketahui jika usulan PKS dalam penyaluran bansos tahun 2012 itu hanya terdiri delapan item.
"Jadi, tidak benar bansos itu diambil alih PKS," katanya.
Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Syahrial Harahap juga mempermasalahkan hal itu disebabkan banyak mendapatkan pertanyaan masyarakat.
"Kalau tidak ada pencairan, tolong dijawab. Saya merasa dipermainkan," Perdebatan tersebut usai ketika Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun memulai pembukaan rapat paripurna dengan agenda pembacaan hasil Banggar dan pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ APBD 2012 tersebut.
Ketika menyampaikan sambutan, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, kebijakan pencairan bansos selama ini telah melalui prosedur verifikasi sesuai Peraturan Mendagri 32/2012.
Setelah itu, verifikasi dilakukan lagi melalui satuan kerja perangkat daerah terkait yang berkoordinasi dengan tim yang terdiri dari Banggar DPRD Sumut dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) ***1*** (T.I023/B/Z. Abdullah/Z. Abdullah) 02-09-2013 21:07:13
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013