Jakarta, 7/6 (Antara) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra membantah partainya melakukan pecitraan terkait isu penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena memiliki alasan kuat untuk menolak kebijakan itu.
"Penolakan kami atas kenaikan harga BBM itu bukan hanya pencitraan tapi ada alasan mendasar karena banyak pendapat dan analisis yang digunakan sehingga kami menolak kebijakan tersebut," kata Indra kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Indra menilai harga minyak dunia saat ini sedang turun sehingga tidak perlu harga BBM dalam negeri dinaikkan.
Dia menjelaskan akar masalah konsumsi BBM yang tidak terkendali adalah banyak mafia menyelundupkan BBM bersubsidi ke pihak asing.
Selain itu menurut dia, saat ini masih banyak BBM subsidi diselewengkan pihak tertentu untuk digunakan bagi sektor industri padahal seharunya untuk masyarakat umum.
"Saya bingung apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya yakin apabila penyelundup dan mafia diberantas maka konsumsi BBM kita tidak akan melonjak," ujarnya.
Alasan lain partainya menolak kebijakan itu, dia mengatakan karena pemerintah gagal menyediakan transportasi massal yang baik dan mampu mengatasi kemacetan.
Selain itu menurut dia, sumber energi alternatif yang dikampanyekan pemerintah, namun hingga saat ini belum direalisasikan karena tidak adanya keseriusan pemerintah.
"Karena ada yang diuntungkan apabila konsumsi BBM kita besar yaitu industri mobil. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kelebihan konsumsi BBM itu tidak adil dibebankan kepada masyarakat," tegasnya.
Indra menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan menimbulkan efek domino di masyarakat seperti kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok (sembako), biaya transportasi dan biaya komoditi meningkat.
Hal itu menurut dia berpotensi menaikan angka kemiskinan di Indonesia karena diprediksi akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan karena biaya komoditi meningkat.
"Kami melihat akan muncul efek domino dari kenaikan harga BBM itu. Karena bukan hanya nilai kenaikan itu tapi dampak dari kebijakan itu yang berpotensi menaikan angka kemiskinan baru di Indonesia," katanya.
Menurut dia, kenaikan upah buruh yang baru terjadi beberapa waktu lalu diyakini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup karena diikuti dengan naiknya harga bahan pokok dampak kenaikan harga BBM.
Indra menegaskan kenaikan harga BBM ini bukan masalah ringan karena yang mengalami dampak langsungnya adalah petani, buruh, dan nelayan.
Dia juga tidak setuju dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Indra menduga dana BLSM itu didapatkan dari hasil utang dari pihak asing sehingga pada akhirnya akan membebankan rakyat juga.
"Saya dapat info diduga BLSM dari utang yang akan diberikan pada rakyat. Nanti untuk membayar utang dan bunganya itu dibebankan kepada rakyat," ujarnya.
Menurut dia, saat ini kebijakan yang diperlukan adalah pro rakyat miskin untuk mensejahterakan masyarakat.
Selain itu menurut Indra, penggunaan sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan masyarakat bukan kelompok tertentu.(I028)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Penolakan kami atas kenaikan harga BBM itu bukan hanya pencitraan tapi ada alasan mendasar karena banyak pendapat dan analisis yang digunakan sehingga kami menolak kebijakan tersebut," kata Indra kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Indra menilai harga minyak dunia saat ini sedang turun sehingga tidak perlu harga BBM dalam negeri dinaikkan.
Dia menjelaskan akar masalah konsumsi BBM yang tidak terkendali adalah banyak mafia menyelundupkan BBM bersubsidi ke pihak asing.
Selain itu menurut dia, saat ini masih banyak BBM subsidi diselewengkan pihak tertentu untuk digunakan bagi sektor industri padahal seharunya untuk masyarakat umum.
"Saya bingung apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya yakin apabila penyelundup dan mafia diberantas maka konsumsi BBM kita tidak akan melonjak," ujarnya.
Alasan lain partainya menolak kebijakan itu, dia mengatakan karena pemerintah gagal menyediakan transportasi massal yang baik dan mampu mengatasi kemacetan.
Selain itu menurut dia, sumber energi alternatif yang dikampanyekan pemerintah, namun hingga saat ini belum direalisasikan karena tidak adanya keseriusan pemerintah.
"Karena ada yang diuntungkan apabila konsumsi BBM kita besar yaitu industri mobil. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kelebihan konsumsi BBM itu tidak adil dibebankan kepada masyarakat," tegasnya.
Indra menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan menimbulkan efek domino di masyarakat seperti kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok (sembako), biaya transportasi dan biaya komoditi meningkat.
Hal itu menurut dia berpotensi menaikan angka kemiskinan di Indonesia karena diprediksi akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan karena biaya komoditi meningkat.
"Kami melihat akan muncul efek domino dari kenaikan harga BBM itu. Karena bukan hanya nilai kenaikan itu tapi dampak dari kebijakan itu yang berpotensi menaikan angka kemiskinan baru di Indonesia," katanya.
Menurut dia, kenaikan upah buruh yang baru terjadi beberapa waktu lalu diyakini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup karena diikuti dengan naiknya harga bahan pokok dampak kenaikan harga BBM.
Indra menegaskan kenaikan harga BBM ini bukan masalah ringan karena yang mengalami dampak langsungnya adalah petani, buruh, dan nelayan.
Dia juga tidak setuju dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Indra menduga dana BLSM itu didapatkan dari hasil utang dari pihak asing sehingga pada akhirnya akan membebankan rakyat juga.
"Saya dapat info diduga BLSM dari utang yang akan diberikan pada rakyat. Nanti untuk membayar utang dan bunganya itu dibebankan kepada rakyat," ujarnya.
Menurut dia, saat ini kebijakan yang diperlukan adalah pro rakyat miskin untuk mensejahterakan masyarakat.
Selain itu menurut Indra, penggunaan sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan masyarakat bukan kelompok tertentu.(I028)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013