Medan,4/6 (Antara) -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (bpkp) Sumut melakukan "Supervisi" ke pejabat instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut untuk mencegah dan menekan tindak pidana korupsi di daerah itu.
"Supervisi dlakukan BPKP setelah melihat penindakan korupsi yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah banyak ternyata belum maksimal mengurangi tindakan korupsi itu di Indonesia,"kata Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Bonny Anang Widjanto, di Medan, Selasa.
Dia mengatakan itu saat bersama tim melakukan Supervisi kepada kepala instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut yang dijadualkan berlangsung selama 20 hari.
Supervisi yang dijalankan di Sumut dan juga dilakukan BPKP di provinsi lain bertujuan membantu pemerintah provinsi dalam pencegahan korupsi sebagai upaya peningkatan "Good and Clean Governance".
"Supervisi dilakukan BPKP bekerja sama dengan KPK, karena KPK menyadari bahwa penindakan terhadap koruptor belum maksimal mengurangi tindakan korupsi itu sendiri, "katanya.
Dia menjelaskan, penitikberatan supervisi terkait pada lima kriteria seperti pelayanan publik, perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, ketahanan pangan dan pendapatan.
"Supervisi tidak bersifat audit tetapi lebih kepada pendampingan dalam pelaksanaan kerja di masing-masing instansi dan akan diberikan kuisioner untuk memperkuat supervisi itu sendiri,"ujar Bonny.
Rencananya supervisi terkait pelayanan publik akan difokuskan pada Rumah Sakit Jiwa dan Badan Perizinan Terpadu, pengadaan barang pada Sekretaris Dewan khususnya pada Badan Anggaran DPRD, Biro Umum dan Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum, perencanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.
Sekretaris Provinsi Sumut, Nurdin Lubis, mengaku senang dengan Supervisi yang dilakukan BPKP bekerja sama dengan KPK itu karena bisa semakin mempercepat Pemerintah Provinsi Sumut mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Supervisi diharapkan dapat membantu kepala SKPD untuk bekerja lebih tepat sasaran sehingga pembangunan dna pelayanan kepada masyarakat semakin tampak nyata.***3*** (T.E016/B/M. Taufik/M. Taufik) 04-06-2013 20:41:38
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Supervisi dlakukan BPKP setelah melihat penindakan korupsi yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah banyak ternyata belum maksimal mengurangi tindakan korupsi itu di Indonesia,"kata Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Bonny Anang Widjanto, di Medan, Selasa.
Dia mengatakan itu saat bersama tim melakukan Supervisi kepada kepala instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut yang dijadualkan berlangsung selama 20 hari.
Supervisi yang dijalankan di Sumut dan juga dilakukan BPKP di provinsi lain bertujuan membantu pemerintah provinsi dalam pencegahan korupsi sebagai upaya peningkatan "Good and Clean Governance".
"Supervisi dilakukan BPKP bekerja sama dengan KPK, karena KPK menyadari bahwa penindakan terhadap koruptor belum maksimal mengurangi tindakan korupsi itu sendiri, "katanya.
Dia menjelaskan, penitikberatan supervisi terkait pada lima kriteria seperti pelayanan publik, perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, ketahanan pangan dan pendapatan.
"Supervisi tidak bersifat audit tetapi lebih kepada pendampingan dalam pelaksanaan kerja di masing-masing instansi dan akan diberikan kuisioner untuk memperkuat supervisi itu sendiri,"ujar Bonny.
Rencananya supervisi terkait pelayanan publik akan difokuskan pada Rumah Sakit Jiwa dan Badan Perizinan Terpadu, pengadaan barang pada Sekretaris Dewan khususnya pada Badan Anggaran DPRD, Biro Umum dan Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum, perencanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.
Sekretaris Provinsi Sumut, Nurdin Lubis, mengaku senang dengan Supervisi yang dilakukan BPKP bekerja sama dengan KPK itu karena bisa semakin mempercepat Pemerintah Provinsi Sumut mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Supervisi diharapkan dapat membantu kepala SKPD untuk bekerja lebih tepat sasaran sehingga pembangunan dna pelayanan kepada masyarakat semakin tampak nyata.***3*** (T.E016/B/M. Taufik/M. Taufik) 04-06-2013 20:41:38
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013