Yogyakarta, 6/4 (Antara) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Agus Sutomo bersikap kesatria dan mencerminkan pemimpin bertanggung jawab.
"Kesatria, bertanggung jawab, tak cuci tangan, dan tak lari dari perbuatan salah yang dilakukan anak buah. Ia juga berani memastikan prajuritnya untuk menjalani proses hukum," katanya dalam pernyataan tertulis di yang diterima via layanan pesan "BlackBerry" di Yogyakarta, Sabtu, menanggapi pernyataan Danjen Kopassus.
Danjen Kopassus di Jakarta, Jumat (5/4) menyatakan bertanggung jawab atas tindakan 11 anggota Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jateng, yang menyerang Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (23/3) dini hari, sehingga menyebabkan empat tahanan tewas.
Sikap Danjen Kopassus yang menyatakan bahwa dirinyalah yang paling terdepan bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya, merupakan sikap kesatria, begitu pula dengan sikap prajuritnya yang siap diproses hukum, kata Fadli.
"Ini sikap yang jarang ditemukan pada pemimpin lainnya saat ini, yang cenderung angkat tangan, atau melakukan pembiaran ketika bawahan melakukan kesalahan," ucap Fadli, salah seorang kepercayaan mantan Danjen Kopassus dan mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto.
Menurut dia, sikap Danjen Kopassus patut dicontoh pemimpin lembaga manapun di negeri ini.
"Di balik kewenangan dan kekuasaan seorang pemimpin, ada tanggung jawab. Inilah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kadang pejabat hanya mau kekuasaan dan kehormatannya tetapi tak mau tanggung jawab atas amanah yang disandang," tuturnya.
Ia mengatakan Danjen Kopassus tegas dan berani bersikap, meskipun berisiko terhadap jabatannya.
Prajurit Kopassus yang mengeksekusi empat preman yang menjadi tahanan itu mungkin saja melakukan "dark justice", katanya.
"Mereka ambil jalan pintas yang main hakim sendiri. Meskipun tindakan itu tak dapat dibenarkan namun harus jadi refleksi bahwa penegakan hukum masih lemah. Keadilan sulit diperoleh. Hukum dapat dibeli dan dipermainkan," tukasnya.
Ia menambahkan hukum kadang jadi alat kepentingan dan politik bahkan ada aparat penegak hukum menjadi penjahat berseragam.
"Saatnya hukum ditegakkan sesuai kebenaran," katanya, menegaskan.
***1***
Chandra HN
(T.B009/B/C. Hamdani/C. Hamdani)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Kesatria, bertanggung jawab, tak cuci tangan, dan tak lari dari perbuatan salah yang dilakukan anak buah. Ia juga berani memastikan prajuritnya untuk menjalani proses hukum," katanya dalam pernyataan tertulis di yang diterima via layanan pesan "BlackBerry" di Yogyakarta, Sabtu, menanggapi pernyataan Danjen Kopassus.
Danjen Kopassus di Jakarta, Jumat (5/4) menyatakan bertanggung jawab atas tindakan 11 anggota Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jateng, yang menyerang Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (23/3) dini hari, sehingga menyebabkan empat tahanan tewas.
Sikap Danjen Kopassus yang menyatakan bahwa dirinyalah yang paling terdepan bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya, merupakan sikap kesatria, begitu pula dengan sikap prajuritnya yang siap diproses hukum, kata Fadli.
"Ini sikap yang jarang ditemukan pada pemimpin lainnya saat ini, yang cenderung angkat tangan, atau melakukan pembiaran ketika bawahan melakukan kesalahan," ucap Fadli, salah seorang kepercayaan mantan Danjen Kopassus dan mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto.
Menurut dia, sikap Danjen Kopassus patut dicontoh pemimpin lembaga manapun di negeri ini.
"Di balik kewenangan dan kekuasaan seorang pemimpin, ada tanggung jawab. Inilah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kadang pejabat hanya mau kekuasaan dan kehormatannya tetapi tak mau tanggung jawab atas amanah yang disandang," tuturnya.
Ia mengatakan Danjen Kopassus tegas dan berani bersikap, meskipun berisiko terhadap jabatannya.
Prajurit Kopassus yang mengeksekusi empat preman yang menjadi tahanan itu mungkin saja melakukan "dark justice", katanya.
"Mereka ambil jalan pintas yang main hakim sendiri. Meskipun tindakan itu tak dapat dibenarkan namun harus jadi refleksi bahwa penegakan hukum masih lemah. Keadilan sulit diperoleh. Hukum dapat dibeli dan dipermainkan," tukasnya.
Ia menambahkan hukum kadang jadi alat kepentingan dan politik bahkan ada aparat penegak hukum menjadi penjahat berseragam.
"Saatnya hukum ditegakkan sesuai kebenaran," katanya, menegaskan.
***1***
Chandra HN
(T.B009/B/C. Hamdani/C. Hamdani)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013