Simalungun, Sumut, 26/3 (antarasumut)- Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM mengkritisi pelaksanaan program musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dinilai belum optimal.

“Setiap tahun musrenbang dilakukan, tapi usulan pembangunan tidak sepenuhnya terlaksana karena kurangnya koordinasi antarpemerintah. Jadi perlu kajian khusus dan lebih mendalam,” ujar Bupati saat membuka Musrenbang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), Senin di Aula Griya Hapoltakan Pamatang Raya.

Tidak terlaksananya usulan pembangunan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, yang menjadi sorotan masyarakat di daerah masing-masing adalah kepala daerah (bupati/wali kota).

“Contohnya jalan longsor di kawasan Sipef, yang ditanya terus saya. Sementara saya selaku Bupati Simalungun tidak berwenang memperbaiki jalan karena jalan provinsi. Tapi warga tidak mau tahu, yang penting bagi warga jalan itu berada di kabupaten Simalungun,” papar Bupati.

Bupati menyampaikan, jalan ini mengalami longsor selama satu tahun dan semakin melebar. Dikhawatirkan dalam tempo sebulan lagi akan mengenai rumah warga sekitar jalan sepanjang 1,7 Km.

Sedangkan dampak yang dirasakan warga sampai saat ini, tutupnya usaha lantaran arus transportasi dialihkan ke jalan-jalan desa/nagori sehingga tidak ada lagi yang singgah makan minum.

Pengalihan ini pun berdampak buruk bagi masyarakat yang dilalui kendaraan besar dan berat dengan hancurnya jalan desa yang tidak mampu menahan beban kendaraan. Kalau hujan berlumpur, dan panas berdebu.

“Inikan bencana yang dana perbaikannya harus segera dikucurkan pemerintah provinsi tanpa harus menunggu ketuk palu (pengesahan,red) dari DPRD Provinsi,” ujar Bupati yang memprediksi butuh Rp70 miliar untuk perbaikan jalan lintas Kota Pematangsiantar- Perdagangan ini.

Makanya Bupati sangat berharap, Musrenbang sebagai ajang komunikasi 2 arah antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi supaya bisa mengayomi masyarakat.

“Tanpa koordinasi dan komunikasi dua arah yang jelas dan terukur, pembangunan akan sulit dilakukan,” tandas Bupati sembari berpesan kepada Kadispenda, Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah untuk menyusun program pembangunan di Simalungun dengan prioritas pembangunan infrastruktur jalan selama tiga hari Musrenbang RKPD.

Musrenbang ini dihadiri unsur Muspida Kabupaten Simalungun, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, asisiten, staf ahli Bupati, pimpinan SKPD, Direktur rumah sakit, direktur PT Agro Madear dan pemangku kepentingan lainnya. (Waristo)


:

COPYRIGHT © ANTARA 2026