Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution (MJSN) dan seorang polisi bernama Muhammad Syukur Nasution (MSN) untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
"Pemeriksaan bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan atas nama MJSN selaku mantan Bupati Mandailing Natal dan MSN selaku anggota kepolisian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Selain dua saksi tersebut, Budi mengatakan KPK memanggil 27 saksi lainnya untuk penyidikan kasus tersebut pada Kamis (14/8), yakni sebagai berikut:
1. F: Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023
2. SMS: Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Padangsidimpuan Dinas Bina Marga Sumut
3. SG: PPTK UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut
4. DPAH: Kepala UPTD Dinas PUPR Padangsidimpuan
5. EYSH: Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal
6. HML: Wiraswasta
7. ABK: Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
8. WR: Staf Dinas PUPR Mandailing Natal
9. DN: Karyawan PT Dalihan Natolu Group
10. AW: Karyawan PT DNG
11. SR: Karyawan PT DNG
12. RAN: Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Mandailing Natal
13. MD: Staf Dinas PUPR Mandailing Natal
14. AYL: Aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
15. MAS: Wiraswasta
16. CMA: Pelajar/Mahasiswa
17. PS: ASN
18. FH: ASN
19. IW: ASN Dinas Bina Marga Sumut
20. SNA: Wiraswasta
21. DE: Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
22. SR: PPK 1.5 Satker PJN Wilayah I Sumut
23. MM: Direktur PT Ayu Septa Perdana
24. DA: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sumut
25. TRP/DDM: ASN
26. UH: Staf Teknik pada PPK 1.4 Satker PJN Wilayah I Sumut
27. RM: Staf Pengawas Jalan Jembatan UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut tahun 2016-sekarang
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah saksi tersebut adalah Daksur Poso A. Hasibuan (DPAH), Elpi Yanti Sari Harahap (EYSH), Rajab Asri Nasution (RAN), hingga Dicky Erlangga (DE).
Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Rabu (13/8), memanggil 18 saksi. Beberapa di antaranya adalah Komisaris PT DNG Taufik Hidayat Lubis, mantan Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, dan Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe.
Selain itu, saksinya adalah Plt Kepala Dinas PUPR Padang Lawas Utara Hendrik Gunawan Harahap, mantan Kadis PUPR Padang Lawas Utara Ramlan, dan Kepala Dinas PUPR Tapanuli Selatan Fachri Ananda Harahap.
Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.
Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK panggil mantan bupati hingga polisi jadi saksi kasus jalan Sumut
