DPD RI serap masukan dari Sumut soal RUU Inisiatif Serikat Pekerja

Medan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyerap masukan dari Sumatera Utara perihal inventarisasi materi penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang serikat pekerja.

Ketua Komite III DPD RI Syilviana Murni mengaku sangat mengapresiasi sambutan dari Pemprov Sumut dalam Kunker pembahasan RUU inisiatif tentang perubahan undang-undang nomor 21 tahun 2000.  

"Ternyata ini lengkap sekali, mulai dari asisten I, Disnaker datang dan yang sangat luar biasa organisasi-organisasi datang, Apindo, SBSI, SPSI juga datang," ujarnya usai kegiatan yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Senin (31/1) . 

Syilvi mengatakan, dari pertemuan ini pihaknya mendapat masukan yang sangat berarti dari Pemprov Sumut dan elemen serikat pekerja. Ia juga mengakui, telah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. 

Baca juga: Warga diajak cegah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak

"Mudah-mudahan nanti ada solusi, hak inisiatif kita untuk mengeluarkan UU ketenagakerjaan," ujarnya. 

Syliviana menyebutkan, ada beberapa poin penting yang menjadi prioritas DPD RI, salah satunya adalah tentang jumlah perusahaan dan serikat pekerjanya, kalau suatu perusahaan ada serikat pekerja. 

"Kalau dalam UU itu kan hanya 10 orang, misalkan ada 30-50 orang, artinya ini harus ada kajian dan filosofinya dong. Selanjutnya bagaimana setiap yang dilakukan itu ada sanksinya, jangan gak ada sanksi, nanti orang mengabaikan semua," ungkapnya. 

Lebih lanjut, kata Syilviana adalah soal upah minimum provinsi (UMP), menurutnya pengupahan haruslah sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) 36 tahun 2021. 

"Pengupahan ini harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam PP, tapi bisa saja dengan dewan pengupahan itu sepakat," pungkasnya. 

Senada itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Baharuddin Siagian menyampaikan, bahwa tripantri ini boleh dilakukan, yakni diskusi dengan perusahaan. Misalnya ada rencana menaikkan gaji karyawan yang sudah satu tahun lebih masa kerja. 

"Nah itu namanya sturuktur skala upah (Susu) dan itu tidak dalam konteks penyusunan UMP atau UMK," pungkasnya.