Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan sistem digitalisasi merupakan salah satu upaya menutup peluang praktik korupsi di berbagai sektor di lingkungan pemerintah kota ini yang dianggap rawan tindakan korupsi.
"Ini (korupsi) bisa jadi penyakit mental. Kalau tidak bisa diubah sangat bahaya. Kami terus berupaya menutup lubang korupsi sekecil apa pun. Salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi," ungkap Bobby di Medan, Jumat (11/6).
Ia optimistis bahwa dengan penerapan sistem digitalisasi, maka secara perlahan akan bisa menghilangkan mental korupsi oknum pegawai.
Baca juga: Pemkot Medan harapkan rumah ibadah menjadi wadah pendidikan pemuda unggul
Penerapan digitalisasi, lanjut dia, akan semakin mempercepat pelayanan publik dan mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), seperti pembayaran parkir kendaraan.
"Meski baru beberapa ruas jalan yang kita terapkan digitalisasi pembayaran parkir, tetapi hasilnya sudah memberikan pengaruh positif bagi peningkatan PAD. Sistem ini memudahkan warga mendapatkan pelayanan," terang Bobby.
Selain itu, lanjut dia, Pemkot Medan telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga pimpinan OPD tidak perlu bertemu langsung dengan kontraktor.
"Dengan sistem digitalisasi, OPD tidak perlu bertemu kontraktor proyek. Ini, menutup peluang korupsi," ujar Bobby ketika menjadi narasumber pada acara "Bimbingan Teknis dan Kolaborasi Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi".
Dalam acara yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Medan itu juga menghadirkan Direktur Pembinaan Peran Masyarakat KPK Kumbul Kuswidjanto.
