"Jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan terhadap pembiayaan reses ini menjadi sia-sia"
Medan, 18/10 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta memperhatikan hasil reses yang dilakukan anggota legislatif setempat dan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut HM Nezar Djoeli di Medan, Minggu, mengatakan, hasil reses yang telah dilakukan selama tiga kali dalam tahun 2015 merupakan realita dari harapan masyarakat.

Karena itu, hasil reses yang telah disampaikan melalui rekomendasi dalam rapat paripurna DPRD tersebut layak menjadi acuan bagi Pemprov Sumut dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.

Apalagi kegiatan reses tersebut dilaksanakan dengan menggunakan APBD yang ditujukan untuk mengetahui aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

"Jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan terhadap pembiayaan reses ini menjadi sia-sia," katanya.

Harapan itu semakin besar karena berdasarkan keterangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Arsyad Lubis, aspirasi tersebut sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Artinya legal formal terhadap penganggaran hasil aspirasi masyarakat ini dapat ditampung dalam APBD 2016," kata politisi Partai Nasdem itu.

Pihaknya mengetahui adanya pembintangan atau rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan yang ditampung dalam APBD 2015.

Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut diharapkan dapat bijaksana dan tidak serta merta memasukkan anggaran yang dibintang itu untuk masuk lagi dalam RAPBD 2016.

"Tidak ada UU atau pun peraturan pemerintah, termasuk tata tertib yang mengatur itu (anggaran yang dibintangi harus dimasukkan dalam APBD selanjutnya)," kata Nezar.

Pihaknya mengharapkan Pemprov Sumut lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat mendesak, termasuk merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat yang didapatkan melalui reses. ***2***










Pewarta: Irwan Arfa
Editor : Ribut Priadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.