Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Bulog di Medan, Kamis, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ikrimah Hamidy mengatakan, Bulog diharapkan tidak sekadar menjadi penyalur tanpa mengakurasikan data yang diterima.
Pihaknya mengindikasikan adanya kontradiksi antara laporan hasil pembangunan yang disampaikan pemkab/pemkot dengan data penerima raskin tersebut.
Di satu sisi, pemkab/pemkot tersebut selalu mengklaim jika pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan menampilkan angka-angka makro perekonomian.
Namun di sisi lain, pemkab/pemkot yang mengaku mengalami pertumbuhan ekonomi tersebut tidak pernah menurunkan data permintaan beras raskin yang dikirim ke Bulog.
"Pertumbuhan ekonomi menaik, tetapi permintaan raskin tidak berkurang," katanya.
Karena itu, wajar jika Bulog perlu mengakurasikan data permintaan raskin tersebut agar penyalurannya sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat secara riil.
"Jadi, (pemkab/pemkot itu) tidak sekadar meminta-minta saja," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Medan itu mengindikasikan adanya ketidakakuratan data yang dikirim pemkab/pemkot, termasuk tetap memasukkan orang yang telah meninggal dan status ekonominya bagus sebagai penerima.
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan aparatur pemerintah hingga tingkat desa menjadikan data penerima raskin tersebut sebagai "pemasukan".
"Kepala desa terkesan 'akrobat' dan menjadikan data itu 'proyek'," ujar Ikrimah.
Kepala Perum Bulog Divre Sumut Fasika Khaerul Zaman mengatakan, pihaknya telah menyalurkan raskin sebanyak 124.244.435 kg untuk 746.220 rumah tangga sasaran (RTS) atau 99,94 persen dari pagu 134.319.600 kg. ***4***
(T.I023/B/E.K. Sinoel/E.K. Sinoel) 23-04-2015 14:52:02
Pewarta: Irwan Arfa:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
