"Masih terus diupayakan direalisasikan lebih besar mengingat pembangunan masih sangat dibutuhkan dan akan ada P-APBD," kata Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad di Medan, Kamis.
Selain beberapa pengerjaan pembangunan, katanya, pembayaran dana bagi hasil (DBH) adalah salah satu yang diprioritaskan Pemprov Sumut.
Adapun menyangkut pendapatan Pemprov Sumut, kata dia, hingga dewasa ini juga masih kekurangan sekitar Rp3triliun dan itu terus diupayakn untuk bisa dicapai.
Seperti diketahui, struktur APBD Sumut adalah Belanja Tidak Langsung Rp5 triliun lebih (59,61 persen) dan Belanja Langsung Rp 3,4 triliun lebih (40,39 persen).
Struktur APBD tahun ini bersifat "balanced budget" atau tidak akan ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan defisit.
Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan. proyek-proyek pembangunan khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat yang menggunakan dana APBD harus dipacu.
Dana APBD , apalagi bantuan dana APBN yang tidak terpakai di daerah akan merugikan masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
"Agar dana APBD terserap, maka selain pengesahannya harus cepat atau tepat waktu, juga perencanaannya sebelumnya harus lebih matang,"kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
***2***
(T.SYS/B/Z. Meirina/Z. Meirina)
Pewarta: Evalisa Siregar:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
