Presiden Jokowi Serahkan Bingkisan ke Pengungsi Sinabung

Kabanjahe, Sumut, 29/10 (Antara) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan berupa bingkisan kepada ratusan pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, yang tinggal di lokasi penampungan Gedung KNPI Jalan Pahlawan Kabanjahe, Rabu siang.

Bantuan dari Presiden Jokowi langsung diterima pengungsi yang hampir satu tahun lamanya berada di penampungan disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo.
Saat memberikan bantuan itu, Presiden Jokowi juga didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang disambut gembira para pengungsi.

Dalam kunjungan Presiden Jokowi kepada pengungsi tersebut, hanya berlangsung selama satu jam dan mendapat sambutannya yang cukup meriah.

Bahkan, para pengungsi tersebut merasa senang dapat bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi.

Bingkisan yang diserahkan itu, berupa beras, gula, susu, supermie dan uang Rp500 ribu setiap kepala keluarga (KK) yang berada di penampungan tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan kartu keluarga sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat kepada setiap KK.

Dalam penyerahan kartu tersebut diwakilkan kepada beberapa pengungsi, dan Presiden Jokowi berpesan agar dimanfaatkan dengan baik.

Jumlah pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang tinggal di lokasi Gedung KNPI tercatat sebanyak 299 KK atau 729 jiwa yang berasal dari Desa Simacem dan Desa Bekerah.

Sedangkan jumlah pengungsi erupsi Sinabung sebanyak 1.019 KK atau 3.287 jiwa yang berada di 14 lokasi penampungan di Kabupaten Karo dan Kabanjahe.

Salah seorang pengungsi asal Desa Bekerah, Juria Beru Ginting (65) mengatakan, mengucapkan terima kasih atas bantuan Presiden Jokowi kepada para pengungsi.

"Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi pengungsi yang berada di penampungan tersebut," ujar Juria. ***3***
Ridwan Ch
(T.M034/B/R. Chaidir/R. Chaidir)

“Berbagai pertanyaan dan masukan tentang kondisi di daerah ini disampaikan anggota dewan. Demikian halnya dengan Iskandar Sakty Batubara anggota Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara meminta KPK untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan PT. Sorik Mas Mining karena kehadiran perusahaan tersebut telah menuai banyak permasalahan dan kita mengapresiasi KPK karena telah mencabut 323 izin pertambangan di 12 provinsi di Indonesia.

“Menurut anggota DPRD sumut asal daerah pemilihan (Dapil) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Iskandar Sakti Batubara dari Partai PAN menyatakan sejak PT. SMM hadir di Madina, kerawanan terus terjadi dan mengancam kelangsungan lingkungan hidup disekitarnya seperti diketahui bahwa Wilayah konsesi pertambangan emas yang sahamnya dikuasai Sihayo Gold (75%) dan Antam (25%) mencaplok kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) seluas 33.721 hektar dari yang awalnya 108.000 hektar. Jika 1 gram emas membutuhkan lebih dari 100 liter air, bayangkan bagaimana TNBG sebagai wilayah tangkapan air akan rusak secara massif. Kehadiran perusahaan semakin mendekatkan warga dengan bencana. Belum lagi bencana longsor yang semakin nyata mengingat wilayah konsesi PT. Sorikmas Mining yang berada di wilayah perbukitan diatas pemukiman warga.

“Akibatnya masyarakat memprotes keras atas kehadiran perusahaan tersebut.belum lama ini masyarakat kembali bereaksi mereka memprotes perusahaan yang masih melakukan aktivitas sementara izinnya sudah mati, mereka meminta pemerintah bertidak tegas serta tidak memperpanjang lagi izin eksplorasi (penyelidikan kandungan bahan tambang) yang dimiliki perusahaan.
“Iskandar Sakti Batubara menambahkan, kehadiran PT.SMM di Madina, memang sangat meresahkan konflik yang terjadi dengan masyarakat malah telah membuat DPRD Sumut turun tangan dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) pada tahun 2012. Hasilnya tim ini merekomendasikan kepada gubernur sumatera utara untuk tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin eksplorasi kepada PT. SMM. Sedangkan DPRD Madina juga telah menemukan fakta bahwa PT. SMM telah beroperasi melanggar izin. Dilapangan perusahaan telah melakukan eksploitasi (kegiatan penambangan) sementara izin yang dimiliki hanya eksplorasi.

“Oleh karena itu beliau meminta KPK agar turun tangan dan meninjau secara langsung dilapangan guna mengatasi permasalahan tersebut yang sudah berjalan dari tahun 1998 itu. Dan bila perlu mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah agar tidak memperpanjang izin PT. SMM. Menjawab ini, wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas, potensi konflik perusahaan pertambangan sangat tinggi. Bukan hanya itu potensi terjadinya korupsi dibidang ini juga sangat besar. KPK akan menelusuri permasalahannya dari potensi korupsinya, jika ditemukan potensi korupsi serta merugikan negara maka KPK akan merekomendasi untuk menutup perusahaan pertambangan itu.