Dalam rapat paripurna di Medan, Senin, secara bergantian 10 fraksi di DPRD Sumut menyampaikan persetujuannya atas draf yang tercantum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Ranperda APBDP) 2014 itu.
Ketika membacakan hasil pembahasan badan anggaran, anggota DPRD Sumut Hamamisul Bahsan mengatakan, dalam APBDP tersebut, jumlah pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp8,645 triliun.
Jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak Rp156,859 miliar atau 1,85 persen jika dibandingkan proyeksi pendapatan daerah dalam APBD murni sebesar Rp8,488 triliun.
Adapun jumlah belanja daerah direncanakan sebanyak Rp8,696 triliun. Jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBD murni 2014 sebesar Rp8,526 triliun, jumlah itu mengalami penambahan Rp170 miliar atau dua persen.
Jika diperbandingkan jumlah anggaran dalam belanja dan pendapatan daerah dalam APBDP Sumut 2014 tersebut, diketahui ada selisih sebesar Rp51.426 miliar.
DPRD Sumut menilai perbandingan alokasi dalam APBDP Sumut 2014 tersebut tidak ideal karena jumlah pendapatan daerah seharusnya lebih besar dari belanja daerah.
Kondisi defisit dalam APBDP 2014 tersebut muncul disebabkan kebutuhan belanja daerah masih lebih besar dari pendapatan yang diterima.
Karena itu, menutupi defisit anggaran tersebut, diambil dana yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp51,426 miliar.
Untuk itu, Pemprov Sumut didorong untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik melalui pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, mau pun lain-lain pendapatan yang sah.
Menurut dia, rancangan APBDP 2014 masih belum terbebas dari bayang-bayang kelemahan yang mendasar dalam APBD murni, terutama dengan fakta sumber PAD yang belum bergeser ke arah yang lebih produktif.
Selain itu, Pemprov Sumut didorong untuk merealisasikan struktur belanja daerah yang ideal dengan menyeimbangkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan belanja aparatur. ***1***
(T.I023/B/Suparmono/Suparmono)
Pewarta: Irwan Arfa:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
