Pematangsiantar, Sumut, 4/6 (Antara) - Masyarakat Kota Pematangsiantar mendesak Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengevaluasi anggota pengawas pemilu di semua tingkatan.

"Banyak permasalahan yang timbul pada pemilihan anggota legislatif April lalu. Itu menunjukkan kinerja panwas tidak baik," ucap HM Natsir Armaya Siregar, Rabu.

Armaya menilai sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu kurang menguasai peraturan dan undang-undang kepemiluan dan integritasnya diragukan.

"Mereka (pengawas) menjual fungsinya untuk kepentingan para caleg sehingga praktik politik uang di masyarakat sepertinya sangat subur," ujar Armaya.

Armaya menyampaikan supaya hal yang sama tidak terulang pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebaiknya Bawaslu turun ke daerah-daerah.

"Beri pembekalan peraturan dan pencerahan integritas anggota Panwaslu. Bagi yang tidak mampu sebaiknya diganti," tegas Armaya.

Senada dikemukakan Jamansen Purba yang meminta Bawaslu provinsi dan pusat meninjau kembali keberadaan anggota Panwas supaya Pilpres berlangsung lebih baik dan jauh dari permasalahan.

"Kinerja mereka pada Pileg lalu sangat kurang sehingga banyak permasalahan yang timbul. Pada Pilpres mereka supaya bekerja sesuai tupoksi," harap Jamansen.

Ketua Panwaslu Kota Pematangsiantar Darwan Saragih menyerahkan permasalahan ini kepada pimpinan tingkat atasan.

"Kami menunggu arahan dan petunjuk dari mereka," tutur Darwan. ***1***
(T.KR-WRS/C/Suparmono/Suparmono)

Pewarta: Waristo
:

COPYRIGHT © ANTARA 2026