Bupati Batu Bara, OK Arya Zulkarnain di Lima Puluh, Selasa minta kepada warga penerima BSPS agar menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran.
"Jangan ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari program ini, karena program ini merupakan bagian wujud nyata pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berjaya," ujarnya.
BSPS dialokasikan untuk perbaikan rumah rusak, sedang dan rusak berat.
Besaran dana BPSP yang diberikan pemerintah untuk membantu rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut masing-masing sebesar Rp7,5 juta per kepala keluarga.
Sebelumnya, Deputi Menteri Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari saat memenyerahkan secara simbolis paket BSPS di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Batu Bara, Sabtu (26/10), menyatakan berjanji akan membantu Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menuntaskan pembangunan RTLH melalui program BSPS.
Ia menilai, proses penetapan dan penyaluran dana BSPS di daerah itu cukup baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.
"Bantuan untuk Kabupaten Batubara merupakan bagian dari program nasional BSPS," ucap dia.
Khusus untuk masyarakat tanpa daya beli, seperti orang jompo, anak yatim piatu, dan penderita cacat permanen yang tinggal di RTLH, akan diusulkan oleh pemerintah daerah setempat menjadi Rp 15 juta.
Namun, menurut dia, penambahan jumlah dan penyaluran dana BSPS tersebut terlebih dulu dilakukan secara selektif.
Oleh karena itu, Jamil meminta masyarakat bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dalam penyelesaian pembangunan rumah.
Kemenpera, katanya, menyediakan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) BSPS yang bertugas mengawal dana tersebut agar tidak digunakan untuk keperluan lain.
Program BSPS yang dilaksanakan oleh Kemenpera diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merehabilitasi tempat tinggal mereka sehingga lebih layak huni.
Total dana BSPS yang akan disalurkan Kemenpera untuk 250.000 unit rumah di seluruh Indonesia mencapai Rp1,6 triliun.
Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumatera Utara, Ali Wongso Sinaga menyatakan mendukung penyaluran dana program BSPS dan meminta kepada kemenpera agar pada tahun mendatang jumlahnya dapat ditingkatkan.
"Masih ada warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni dengan kondisi dinding yang belum memenuhi standar karena terbuat dari tepas atau gedek bambu," ujarnya.
Ia juga meminta kepada Kemenpera untuk menyediakan sarana mandi, cuci dan kakus serta fasilitas air bersih di sejumlah permukiman warga kurang mampu. (AS)
Pewarta: Ahmad Suhaimi:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
