"Kami dapat informasi massa masyarakat akan menanami areal Kebun Marihat di kawasan Silampuyang ini dengan tanaman. Dan kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi," kata Ketua Umum SP BUN PTPN IV Wispramono Budiman, Jumat.
Wispramono mempersilakan masyarakat yang merasa memiliki lahan di areal HGU perkebunan untuk memperjuangkan tuntutannya lewat jalur hukum bukan dengan menguasai lahan.
"Kami ke mari untuk mengamankan dan mempertahankan HGU perkebunan dari tindakan yang melawan hukum," tandas Wispramono.
Ribuan karyawan yang berkumpul di Simpang Kilang Padi kawasan Simarimbun Kota Pematangsiantar berbaris di dua sisi jalan Siantar-Parapat dan melakukan sweeping.
Karyawan menghentikan angkutan umum dan menyuruh turun penumpang yang membawa tanaman pohon pisang dan ubi kayu. Demikian juga mobil angkutan dan pengedara sepeda motor.
Upaya ini dilakukan supaya masyarakat dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara ini tidak bergabung dengan masyarakat yang melakukan aksi inap di tugu perjuangan Nagori (Desa) Silampuyang Kabupaten Simalungun sejak Juni 2013.
Aparat Polresta Pematangsiantar juga melakukan penghadangan kepada masyarakat yang menuntut hak tanah kebun, memberikan pengertian agar kembali ke rumah masing-masing.
"Ini upaya pencegahan agar tidak terjadi pertemuan dua massa yang rentan terjadi bentrok. Kita arahkan untuk memperjuangkan hak melalui jalur hukum," ujar Kapolres Pematangsiantar AKBP Slamet Loesiono.
Aparat Polresta Simalungun dipimpin Kapolres AKBP Andi Syariful Taufik juga bersiaga dan memperingatkan masyarakat yang berada di tugu perjuangan Nagori Silampuyang untuk tidak bertindak anarkis.
Ribuan karyawan PTPN IV kembali ke perkebunan masing-masing menjelang sore setelah memastikan masyarakat mengurungkan niat menanami areal Kebun Marihat dengan pohon pisang dan ubi kayu yang mereka bawa dari daerahnya. ***2***
(T.KR-WRS/B/M. Yusuf/M. Yusuf)
Pewarta: Waristo:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
