Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta petani terus menjaga dan melestarikan kawasan hutan karena berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
"Saya berterima kasih kepada petani hutan yang terus menjaga perekonomian Sumut melalui hasil hutan yang ibu/bapak kelola,” kata Bobby dalam Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan di Medan, Sumut, Rabu (10/9)..
Menurutnya, kawasan hutan di wilayah Sumatera Utara memiliki potensi untuk menjaga perputaran perekonomian di Sumut.
Gubernur mengungkapkan, salah satu hasil alam di wilayah Sumatera Utara yang bisa dikembangkan adalah kemenyan.
Selama ini potensi kemenyan berada di kawasan hutan dataran tinggi Sumatera Utara belum dikembangkan secara optimal.
"Fungsi kemenyan lebih dari yang kita tahu selama ini, bahwa kemenyan bisa membuat perekonomian kita terbang," kata Bobby.
Gubernur pun meminta kepada Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni agar para petani di kawasan hutan bisa mengakses layanan perbankan atau permodalan.
Hal tersebut, lanjut dia, akan sangat membantu masyarakat Sumatera Utara, khususnya para petani di kawasan hutan wilayah Sumut.
"Mungkin (petani, red) ada lahannya, mengelola hutan bisa, tapi modalnya mana. Kalau kita berikan akses ke lembaga keuangan dengan kebijakan pak menteri, ini sangat membantu masyarakat Sumut," tutur Bobby.
Pihaknya juga mengharapkan salah satu kawasan hutan mangrove di pesisir timur Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara agar mendapat perhatian khusus.
Sebab, kawasan hutan mangrove tersebut memiliki potensi yang luar biasa jika dikembangkan secara optimal.
"Mangrove ini jadi tempat persinggahan kawanan burung. Mereka bermigrasi, terbang keliling ke 24 negara setiap tahun. Saya harap ini dapat perhatian khusus pemerintah pusat," tegas Bobby.
Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni mengatakan, luas program Perhutanan Sosial di Sumatera Utara telah mencapai 113 ribu hektare.
Menurutnya, di Sumut terdapat total 251 unit surat keputusan (SK) perhutanan sosial telah diterbitkan dengan luasan 113 ribu hektare melibatkan 25 ribu kepala keluarga.
"Masih ada 400 ribu hektare lagi yang berpotensi kita berikan SK kepada masyarakat,” kata Raja.
Pada prinsipnya, lanjut menhut, perhutanan sosial adalah upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi.
Menhut juga menyebutkan, mustahil menjaga hutan jika masyarakat tidak sejahtera.
"Untuk itu pihaknya berupaya memaksimalkan fungsi program sosial dengan akses terhadap modal serta pasar," tegas Raja.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2025