![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://sumut.antaranews.com/berita/596129/pemprov-sumut-skema-credit-scoring-tingkatkan-kualitas-umkm&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2024/10/23/WhatsApp-Image-2024-10-23-at-17.52.28.jpeg&description=Pemprov Sumut: Skema "credit scoring" tingkatkan kualitas UMKM){kind=link}
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) mengatakan skema dengan cara credit scoring dapat meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah ini.
"Credit scoring ini merupakan pintu masuk untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas, sehingga UMKM dapat naik kelas," ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Sumut Naslindo Sirait di Medan, Rabu.
Menurut Naslindo, adanya skema credit scoring dapat memastikan pembinaan UMKM lebih terukur untuk memetakan sejauh mana kemampuan pelaku usaha masing-masing di wilayah ini dalam persaingan usaha.
Lebih lanjut, dia mengatakan, kelebihan dari credit scoring tersebut para pelaku usaha dapat memudahkan modal dalam peminjaman kepada pihak perbankan.
"Jadi, menurut kami kebijakan nasional ini harus di dukung untuk daerah, agar dapat memetakan UMKM dalam kemampuan masing-masing dalam usaha tersebut," kata Naslindo.
Tinggal, menurutnya, para pelaku UMKM di Sumatera Utara juga dilakukan pembinaan dalam perkembangan usaha masing-masing, dan mengatasi masalah yang dihadapi tersebut.
Selain itu, Pemprov Sumut terus meningkatkan pembinaan dengan digital seperti menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang masih sekitar 40 persen dari 1,1 juta pelaku usaha yang terdata.
Dengan menargetkan 60-70 persen UMKM sudah menggunakan QRIS pada akhir 2024, dan diharapkan meningkatkan mencapai 80 persen di 2025.
"Oleh karena itu, kami terus mendorong pelaku usaha ini untuk dapat berdaya saing dengan yang lainnya agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM tersebut," kata Naslindo.
Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa dirinya akan terus mengawal upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama melalui skema credit scoring.
“Kami terus berkoordinasi melanjutkan penjajakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait kajian Innovative Credit Scoring (ICS). Semoga menjadi angin segar nantinya,” ujar Maman.
Usulan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema credit scoring telah dibahas sejak tahun lalu dan terus didorong penerapannya oleh Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024 Teten Masduki.
Usulan itu muncul karena UMKM sering kali tidak memenuhi syarat penilaian kelayakan kredit, seperti persyaratan agunan tambahan dan persyaratan memiliki riwayat kredit sebelumnya.
Credit scoring merupakan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM, di mana penilaian kelayakan kredit tidak lagi menggunakan data konvensional seperti riwayat kredit, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
"Credit scoring ini merupakan pintu masuk untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas, sehingga UMKM dapat naik kelas," ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Sumut Naslindo Sirait di Medan, Rabu.
Menurut Naslindo, adanya skema credit scoring dapat memastikan pembinaan UMKM lebih terukur untuk memetakan sejauh mana kemampuan pelaku usaha masing-masing di wilayah ini dalam persaingan usaha.
Lebih lanjut, dia mengatakan, kelebihan dari credit scoring tersebut para pelaku usaha dapat memudahkan modal dalam peminjaman kepada pihak perbankan.
"Jadi, menurut kami kebijakan nasional ini harus di dukung untuk daerah, agar dapat memetakan UMKM dalam kemampuan masing-masing dalam usaha tersebut," kata Naslindo.
Tinggal, menurutnya, para pelaku UMKM di Sumatera Utara juga dilakukan pembinaan dalam perkembangan usaha masing-masing, dan mengatasi masalah yang dihadapi tersebut.
Selain itu, Pemprov Sumut terus meningkatkan pembinaan dengan digital seperti menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang masih sekitar 40 persen dari 1,1 juta pelaku usaha yang terdata.
Dengan menargetkan 60-70 persen UMKM sudah menggunakan QRIS pada akhir 2024, dan diharapkan meningkatkan mencapai 80 persen di 2025.
"Oleh karena itu, kami terus mendorong pelaku usaha ini untuk dapat berdaya saing dengan yang lainnya agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM tersebut," kata Naslindo.
Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa dirinya akan terus mengawal upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama melalui skema credit scoring.
“Kami terus berkoordinasi melanjutkan penjajakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait kajian Innovative Credit Scoring (ICS). Semoga menjadi angin segar nantinya,” ujar Maman.
Usulan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema credit scoring telah dibahas sejak tahun lalu dan terus didorong penerapannya oleh Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024 Teten Masduki.
Usulan itu muncul karena UMKM sering kali tidak memenuhi syarat penilaian kelayakan kredit, seperti persyaratan agunan tambahan dan persyaratan memiliki riwayat kredit sebelumnya.
Credit scoring merupakan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM, di mana penilaian kelayakan kredit tidak lagi menggunakan data konvensional seperti riwayat kredit, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024