Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah setempat guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan memperkuat reformasi birokrasi merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.
“Kita terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga lebih efektif dan efisien," ujar Hassanudin, di Medan, Selasa.
Dalam penguatan tersebut, kata dia, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan integrasi program antar sektoral merupakan tiga hal yang harus dilakukan.
"Sehingga apa yang kita programkan benar-benar menyentuh ke masyarakat," kata diam
Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini menyebut dalam penguatan tersebut diperlukan koordinasi yang baik antarpemangku kebijakan terkait sesuai ketentuan berlaku dan terintegrasi dengan sektor lainnya karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, Senin (6/5) membahas penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Hassanudin mendapat arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk menjalankan reformasi berdampak.
Pada kesempatan itu Abdullah Azwar Anas berharap Pemerintah Provinsi Sumut dapat memilih skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Anas, birokrasi berdampak yang dimaksudkan Jokowi bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan birokrasi lincah dan cepat.
""Saya pesan kepada beliau (Penjabat Gubernur Sumut) bahwa sesuai arahan Presiden untuk mendorong kinerja para kepala daerah dan mendorong birokrasi berdampak. Jika birokrasi berjalan baik dan tidak rumit, pelayanan yang diberikan juga akan baik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan memperkuat reformasi birokrasi merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.
“Kita terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga lebih efektif dan efisien," ujar Hassanudin, di Medan, Selasa.
Dalam penguatan tersebut, kata dia, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan integrasi program antar sektoral merupakan tiga hal yang harus dilakukan.
"Sehingga apa yang kita programkan benar-benar menyentuh ke masyarakat," kata diam
Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini menyebut dalam penguatan tersebut diperlukan koordinasi yang baik antarpemangku kebijakan terkait sesuai ketentuan berlaku dan terintegrasi dengan sektor lainnya karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, Senin (6/5) membahas penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Hassanudin mendapat arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk menjalankan reformasi berdampak.
Pada kesempatan itu Abdullah Azwar Anas berharap Pemerintah Provinsi Sumut dapat memilih skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Anas, birokrasi berdampak yang dimaksudkan Jokowi bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan birokrasi lincah dan cepat.
""Saya pesan kepada beliau (Penjabat Gubernur Sumut) bahwa sesuai arahan Presiden untuk mendorong kinerja para kepala daerah dan mendorong birokrasi berdampak. Jika birokrasi berjalan baik dan tidak rumit, pelayanan yang diberikan juga akan baik," ujarnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024