Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bersama Bank Indonesia Sibolga menggelar High Lecel Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPD2DD) sebagai upaya untuk mengantisipasi stabilitas harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok (pasokan).
Bupati Tapsel Dolly Pasaribu yang hadir sekaligus membuka acara HLM atau pertemuan tingkat tinggi TPID dan TPD2DD yang digelar di Aula Sarasi Kantor Bupati Tapsel di Sipirok, Rabu (24/4), mengucapkan terima kasih kepada BI Sibolga telah melakukan berbagai kebijakan untuk penanggulangan berbagai informasi kondisi perekonomian dan inflasi di wilayah kerjanya termasuk Tapsel.
Memang, dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok, kata Bupati, Pemkab Tapsel sendiri berupaya secara rutin mengadakan operasi pasar.
"Upaya kita menjaga inflasi daerah, kita tetap mengacu kepada empat pilar yakni keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," sebut Dolly.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 mengamanatkan pemerintah menjamin kecukupan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.
"Sehubungan dengan itu Pemkab Tapsel juga melakukan berbagai upaya dan kebijakan agar dapat memproduksi pangan secara mandiri, cukup dan beraneka ragam, mempermudah akses pangan, dan meningkatkan nilai tambah daya saing komoditas pangan serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman," tegasnya.
Khusus kepada TP2DD, Bupati lebih jauh berharap, dapat mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta transparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Yuliansah Andrias selaku narasumber menjelaskan, ada lima arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi.
Yakni pertama memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok barang dan jasa, serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.
Sekretaris Daerah Tapsel Sofyan Adil menambahkan, melalui HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Tapanuli Selatan diharap dapat berkolaborasi, bersinergi dan konsisten dalam melakukan inventarisasi data dan informasi dalam menyusun program pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
"Selain itu dalam rangka pemenuhan evaluasi dan pelaporan TPID dan TP2DD, diharapkan Tapanuli Selatan juga dapat menjadi pemenang TPID award dan juara TP2DD," tutur Sekda Tapsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Bupati Tapsel Dolly Pasaribu yang hadir sekaligus membuka acara HLM atau pertemuan tingkat tinggi TPID dan TPD2DD yang digelar di Aula Sarasi Kantor Bupati Tapsel di Sipirok, Rabu (24/4), mengucapkan terima kasih kepada BI Sibolga telah melakukan berbagai kebijakan untuk penanggulangan berbagai informasi kondisi perekonomian dan inflasi di wilayah kerjanya termasuk Tapsel.
Memang, dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok, kata Bupati, Pemkab Tapsel sendiri berupaya secara rutin mengadakan operasi pasar.
"Upaya kita menjaga inflasi daerah, kita tetap mengacu kepada empat pilar yakni keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," sebut Dolly.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 mengamanatkan pemerintah menjamin kecukupan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.
"Sehubungan dengan itu Pemkab Tapsel juga melakukan berbagai upaya dan kebijakan agar dapat memproduksi pangan secara mandiri, cukup dan beraneka ragam, mempermudah akses pangan, dan meningkatkan nilai tambah daya saing komoditas pangan serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman," tegasnya.
Khusus kepada TP2DD, Bupati lebih jauh berharap, dapat mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta transparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Yuliansah Andrias selaku narasumber menjelaskan, ada lima arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi.
Yakni pertama memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok barang dan jasa, serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.
Sekretaris Daerah Tapsel Sofyan Adil menambahkan, melalui HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Tapanuli Selatan diharap dapat berkolaborasi, bersinergi dan konsisten dalam melakukan inventarisasi data dan informasi dalam menyusun program pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
"Selain itu dalam rangka pemenuhan evaluasi dan pelaporan TPID dan TP2DD, diharapkan Tapanuli Selatan juga dapat menjadi pemenang TPID award dan juara TP2DD," tutur Sekda Tapsel.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024