Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara melakukan berbagai tindakan strategis sebagai upaya menaikkan literasi dan inklusi ekonomi syariah di wilayahnya.

"Kami memiliki langkah-langkah yang konkret untuk menaikkan literasi dan inklusi syariah ," ujar Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Sumut Wan Nuzul Fachri di Medan, Rabu.

Wan Nuzul melanjutkan, strategi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah, OJK Sumut mengintensifkan edukasi melalui berbagai media termasuk dengan menggelar sosialisasi  keliling dan seminar di kabupaten-kota Sumatra Utara.

Dalam pelaksanaannya, dijelaskan OJK  menggandeng pemerintah daerah, institusi terkait dan lembaga pendidikan untuk mendukung program tersebut.

"Salah satunya, kami berkolaborasi dengan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Sumut. Bersama KDEKS, kami turut mengakselerasi standardisasi produk halal dan mendukung pelaksanaan program UMKM 'Go Halal'," kata Wan Nuzul.

Kemudian, untuk inklusi, dia menegaskan bahwa OJK Sumut berkontribusi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melaksanakan beberapa program seperti pertemuan bisnis di pondok pesantren serta memperingati Hari Indonesia Menabung di berbagai Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Sumut.

Selain itu, OJK Sumut pun rutin mempromosikan produk dan layanan keuangan syariah, termasuk dengan menggandeng bank dan lembaga keuangan syariah.

"Hal itu dilakukan untuk memperluas akses syariah di Sumut," tutur Wan Nuzul.

Sementara pada tahun 2024, OJK via TPAKD Sumut telah menerapkan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang merupakan salah satu dari 11 program kerja TPAKD Sumut.

"Pengelola pondok pesantren diimbau untuk menggunakan 'cash management system' dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren. Program EPIKS ini pun ditujukan untuk meningkatkan penggunaan rekening simpanan pelajar oleh santri," kata Wan Nuzul.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara menyatakan, kinerja perbankan syariah di wilayahnya terus meningkat. Pada Oktober 2023, misalnya, aset perbankan syariah tumbuh sebesar 12,54 persen pada Oktober 2023 secara year on year.

Aset perbankan syariah di Sumut pada Oktober 2023 mencapai Rp22,83 triliun, atau sekitar 6,70 persen dari aset keseluruhan bank umum di provinsi tersebut pada bulan yang sama yakni Rp333,06 triliun.

Bukan cuma aset, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah di Sumut juga naik pada Oktober 2023 yaitu bertumbuh 13,59 persen secara "year on year" dengan nilai Rp21,12 triliun.

Adapun pembiayaan syariah mencapai Rp16,60 triliun, atau meningkat 11,59 persen dibandingkan dengan Oktober 2022.

Peningkatan antusiasme produk keuangan syariah juga tampak dari pemanfaatan KUR Syariah dari PT Pegadaian.

Pada tahun 2023, omzet KUR Syariah PT Pegadaian Kanwil I mencapai Rp278 miliar atau naik sekitar 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp66 miliar.

Pewarta: Michael Siahaan

Editor : Azhari


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024