Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting meminta pemerintah provinsi mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perkebunan kelapa sawit untuk kemajuan ekonomi wilayah setempat.
"Pengawasan dan pengelolaan CSR perusahaan kelapa sawit sangat penting agar berdampak positif bagi pembangunan daerah setempat," ujar Baskami Ginting dalam keterangan diterima di Medan, Kamis.
Menurutnya, kegiatan CSR merupakan amanat undang-undang dan semua terkait hal itu telah diatur.
"Sebagian daerah di Sumatera Utara merupakan perkebunan kelapa sawit, seperti di Kabupaten Asahan. CSR yang disisihkan dari laba bersih tahun berjalan itu harus disisihkan untuk daerah," kata Baskami Ginting.
Penyaluran dana CSR tersebut, lanjut dia, harus dilaksanakan pada semua bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, olahraga, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan lainnya.
"Realisasinya harus berjalan seiring dengan program daerah agar efektif dan tepat sasaran," ucap Baskami Ginting.
Lebih jauh ia mengatakan perlu dikedepankan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari komoditas kelapa sawit ke daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
"Hal ini mengingat urgensi pembangunan kita. Diperlukan perhitungan luas areal perkebunan dan tingginya aktivitas perkebunan sawit dalam menetapkan pembagian DBH komoditas sawit ke daerah," kata Baskami.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Pengawasan dan pengelolaan CSR perusahaan kelapa sawit sangat penting agar berdampak positif bagi pembangunan daerah setempat," ujar Baskami Ginting dalam keterangan diterima di Medan, Kamis.
Menurutnya, kegiatan CSR merupakan amanat undang-undang dan semua terkait hal itu telah diatur.
"Sebagian daerah di Sumatera Utara merupakan perkebunan kelapa sawit, seperti di Kabupaten Asahan. CSR yang disisihkan dari laba bersih tahun berjalan itu harus disisihkan untuk daerah," kata Baskami Ginting.
Penyaluran dana CSR tersebut, lanjut dia, harus dilaksanakan pada semua bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, olahraga, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan lainnya.
"Realisasinya harus berjalan seiring dengan program daerah agar efektif dan tepat sasaran," ucap Baskami Ginting.
Lebih jauh ia mengatakan perlu dikedepankan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari komoditas kelapa sawit ke daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
"Hal ini mengingat urgensi pembangunan kita. Diperlukan perhitungan luas areal perkebunan dan tingginya aktivitas perkebunan sawit dalam menetapkan pembagian DBH komoditas sawit ke daerah," kata Baskami.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023