Kementerian Komunikasi dan Informatika mewujudkan pemerataan akses informasi publik hingga ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggencarkan program Penyuluh Informasi Publik (PIP).
Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Sosial Kementerian Kominfo Angki K. Dewi mengatakan PIP merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dan wilayah lainnya yang masih memerlukan pendekatan komunikasi melalui penyuluhan tatap muka.
"Program PIP merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui pemberdayaan penyuluh agama. Program PIP ini telah berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang," ujar Angki, di Medan, Sumatera Utara, Rabu.
Angki mengatakan hingga tahun 2023 Kementerian Kominfo telah memiliki sebanyak 517 orang yang bertugas mendiseminasi berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah di 728 kecamatan dari Sabang hingga Merauke.
"PIP dipercaya dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Berangkat dari kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitasnya masing-masing, informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat," kata Angki
Menurutnya, melalui peran PIP dapat memecahkan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat yang sulit menerima informasi dengan baik karena memiliki karakter dan kondisi yang berbeda-beda.
"Berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat perlu sampai dan dipahami dengan baik agar tepat guna dan memberikan manfaat. Sejak tahun 2017," jelasnya
Ia melanjutkan PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari pencegahan stunting, pemanfaatan kredit usaha rakyat, strategi menangkal informasi hoaks, darurat narkoba, moderasi beragama, dan sebagainya. Materi penyuluhan secara rutin diperbarui oleh Kominfo sesuai dengan program strategis pemerintah pada tahun berjalan.
Sebelumnya, kata dia, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publi, Kementerian Kominfo merekrut 35 PIP yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
"PIP rekrutan tahun 2024 tersebut mendapatkan materi penyuluhan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenegakerjaan dan Bahaya Investasi dan Pinjaman Online Ilegal dari Otoritas Jasa Keuangan," jelasnya.
Sementara itu, Penata Muda Hubungan Antar-Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Trianda Firlana mengatakan penting bagi masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal Rp16.800 per bulan akan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja.
"Masyarakat akan mendapatkan perlindungan pada saat mereka kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko kerja," ujar Trianda.
Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Horas Tarihoran menjelaskan pentingnya masyarakat untuk mengenali dan memahami ciri-ciri investasi dan pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat.
"Tingkat melek keuangan kita itu rendah, indeks literasi keuangan kita itu baru mencapai 49 persen. Di sisi lain masyarakat kita yang punya produk keuangan mencapai 85 persen. Sehingga mereka menjadi korban penipuan atau kejahatan," ujar Horas.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Sosial Kementerian Kominfo Angki K. Dewi mengatakan PIP merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dan wilayah lainnya yang masih memerlukan pendekatan komunikasi melalui penyuluhan tatap muka.
"Program PIP merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui pemberdayaan penyuluh agama. Program PIP ini telah berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang," ujar Angki, di Medan, Sumatera Utara, Rabu.
Angki mengatakan hingga tahun 2023 Kementerian Kominfo telah memiliki sebanyak 517 orang yang bertugas mendiseminasi berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah di 728 kecamatan dari Sabang hingga Merauke.
"PIP dipercaya dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Berangkat dari kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitasnya masing-masing, informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat," kata Angki
Menurutnya, melalui peran PIP dapat memecahkan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat yang sulit menerima informasi dengan baik karena memiliki karakter dan kondisi yang berbeda-beda.
"Berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat perlu sampai dan dipahami dengan baik agar tepat guna dan memberikan manfaat. Sejak tahun 2017," jelasnya
Ia melanjutkan PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari pencegahan stunting, pemanfaatan kredit usaha rakyat, strategi menangkal informasi hoaks, darurat narkoba, moderasi beragama, dan sebagainya. Materi penyuluhan secara rutin diperbarui oleh Kominfo sesuai dengan program strategis pemerintah pada tahun berjalan.
Sebelumnya, kata dia, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publi, Kementerian Kominfo merekrut 35 PIP yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
"PIP rekrutan tahun 2024 tersebut mendapatkan materi penyuluhan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenegakerjaan dan Bahaya Investasi dan Pinjaman Online Ilegal dari Otoritas Jasa Keuangan," jelasnya.
Sementara itu, Penata Muda Hubungan Antar-Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Trianda Firlana mengatakan penting bagi masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal Rp16.800 per bulan akan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja.
"Masyarakat akan mendapatkan perlindungan pada saat mereka kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko kerja," ujar Trianda.
Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Horas Tarihoran menjelaskan pentingnya masyarakat untuk mengenali dan memahami ciri-ciri investasi dan pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat.
"Tingkat melek keuangan kita itu rendah, indeks literasi keuangan kita itu baru mencapai 49 persen. Di sisi lain masyarakat kita yang punya produk keuangan mencapai 85 persen. Sehingga mereka menjadi korban penipuan atau kejahatan," ujar Horas.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023