Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu menyebut Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan persoalan lintas sektoral (cross cutting issues).
"Artinya bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi mulai pemerintah pusat termasuk masyarakat," kata Bupati Dolly dalam keterangan terima, Rabu.
Oleh karenanya, tegas Dolly, dalam hal penanganan isu perlindungan perempuan dan anak perlu penguatan koordinasi dan sinkronisasi semua pemangku kepentingan.
Kata Dolly, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapsel juga sudah berkoordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak membahas perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan Batang Angkola.
"Sering kita mendengar kekerasan terhadap perempuan juga anak kerap terjadi di tengah masyarakat. Makanya perlu peningkatan kapasitas sumber daya lembaga termasuk penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus," tegas Dolly.
Disisi lain, khusus kepada anak-anak Tapsel, Dolly di acara yang dihadiri sedikitnya 70 peserta di Aila Kantor Camat Batang Angkola tersebut, berpesan untuk agar berhati-hati menerima informasi yang belum tentu kebenarannya.
"Apalagi saat ini informasi melalui sosial media begitu kencang. Makanya kita harus cerdas ber internet termasuk menyebarluaskan informasi ke tengah masyarakat. Saring lebih dulu apakah informasi itu benar atau hoaks," katanya.
Dolly mengingatkan agar anak-anak Tapsel khususnya tidak ikut menyebarluaskan konten hoaks atau disinformasi dalam bentuk apapun melalui platform digital.
"Memang anak-anak di era digital saat ini memerlukan pengawasan dalam bersosial media agar tidak salah dalam memilih keputusan dan harus bijak dalam menggunakan sosial media," ujarnya.
Bupati Tapsel lebih jauh menyatakan pihaknya tidak menginginkan adanya anak-anak dan perempuan Tapsel mengalami trauma diakibatkan faktor hoaks. Sehingga mengganggu konsentrasi anak belajar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Artinya bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi mulai pemerintah pusat termasuk masyarakat," kata Bupati Dolly dalam keterangan terima, Rabu.
Oleh karenanya, tegas Dolly, dalam hal penanganan isu perlindungan perempuan dan anak perlu penguatan koordinasi dan sinkronisasi semua pemangku kepentingan.
Kata Dolly, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapsel juga sudah berkoordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak membahas perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan Batang Angkola.
"Sering kita mendengar kekerasan terhadap perempuan juga anak kerap terjadi di tengah masyarakat. Makanya perlu peningkatan kapasitas sumber daya lembaga termasuk penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus," tegas Dolly.
Disisi lain, khusus kepada anak-anak Tapsel, Dolly di acara yang dihadiri sedikitnya 70 peserta di Aila Kantor Camat Batang Angkola tersebut, berpesan untuk agar berhati-hati menerima informasi yang belum tentu kebenarannya.
"Apalagi saat ini informasi melalui sosial media begitu kencang. Makanya kita harus cerdas ber internet termasuk menyebarluaskan informasi ke tengah masyarakat. Saring lebih dulu apakah informasi itu benar atau hoaks," katanya.
Dolly mengingatkan agar anak-anak Tapsel khususnya tidak ikut menyebarluaskan konten hoaks atau disinformasi dalam bentuk apapun melalui platform digital.
"Memang anak-anak di era digital saat ini memerlukan pengawasan dalam bersosial media agar tidak salah dalam memilih keputusan dan harus bijak dalam menggunakan sosial media," ujarnya.
Bupati Tapsel lebih jauh menyatakan pihaknya tidak menginginkan adanya anak-anak dan perempuan Tapsel mengalami trauma diakibatkan faktor hoaks. Sehingga mengganggu konsentrasi anak belajar.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023