Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara menyatakan, digitalisasi transaksi jual beli perlu diterapkan di daerah-daerah wisata di Sumut agar turis tidak perlu lagi melakukan pembayaran dengan uang tunai.
"Apalagi wisatawan mancanegara sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai," ujar Kepala Disbudparekraf Sumut Zumri Sulthony kepada ANTARA di Medan, Senin.
Aktivitas perdagangan dengan pembayaran digital disebut Zumri juga berdampak positif pada pedagang di destinasi wisata yang mayoritas adalah UMKM.
Selain dapat mengetahui pemasukan dengan lebih detail, omzet mereka juga berpotensi bertambah lantaran transaksi semakin mudah dilakukan.
Meski begitu, Zumri berharap pedagang tidak dibebani biaya dari pembayaran digital itu.
"Jangan menjadi beban untuk pelaku ekonomi di daerah wisata," kata dia.
Zumri melanjutkan, digitalisasi di objek wisata harus diterapkan secara perlahan, diawali dengan sosialisasi.
Andai perubahan dilakukan secara tiba-tiba, dia khawatir akan mendapatkan penolakan dari masyarakat.
"Harus ada sosialisasi. Jangan tiba-tiba karena akan ada penolakan. Digitalisasi tidak bisa dilakukan secara ekstrem karena warga di objek wisata terkadang bahkan belum mengenal kartu pembayaran misalnya kartu kredit itu seperti apa," tutur dia.
Zumri pun menekankan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat di daerah wisata tentang keuntungan yang mereka dapatkan ketika menggunakan pembayaran digital.
Dia pun mencontohkan pihak Bank Indonesia (BI) yang terus menyosialisasikan penggunaan QRIS di kawasan wisata Sumut.
"Saya melihat mereka (BI-red) sudah melakukan pendataan, mana yang telah menggunakan QRIS, mana yang belum," kata Zumri.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Apalagi wisatawan mancanegara sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai," ujar Kepala Disbudparekraf Sumut Zumri Sulthony kepada ANTARA di Medan, Senin.
Aktivitas perdagangan dengan pembayaran digital disebut Zumri juga berdampak positif pada pedagang di destinasi wisata yang mayoritas adalah UMKM.
Selain dapat mengetahui pemasukan dengan lebih detail, omzet mereka juga berpotensi bertambah lantaran transaksi semakin mudah dilakukan.
Meski begitu, Zumri berharap pedagang tidak dibebani biaya dari pembayaran digital itu.
"Jangan menjadi beban untuk pelaku ekonomi di daerah wisata," kata dia.
Zumri melanjutkan, digitalisasi di objek wisata harus diterapkan secara perlahan, diawali dengan sosialisasi.
Andai perubahan dilakukan secara tiba-tiba, dia khawatir akan mendapatkan penolakan dari masyarakat.
"Harus ada sosialisasi. Jangan tiba-tiba karena akan ada penolakan. Digitalisasi tidak bisa dilakukan secara ekstrem karena warga di objek wisata terkadang bahkan belum mengenal kartu pembayaran misalnya kartu kredit itu seperti apa," tutur dia.
Zumri pun menekankan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat di daerah wisata tentang keuntungan yang mereka dapatkan ketika menggunakan pembayaran digital.
Dia pun mencontohkan pihak Bank Indonesia (BI) yang terus menyosialisasikan penggunaan QRIS di kawasan wisata Sumut.
"Saya melihat mereka (BI-red) sudah melakukan pendataan, mana yang telah menggunakan QRIS, mana yang belum," kata Zumri.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023